Pilkada Jakarta, Mencari Perencana Utama Pembangunan Ibu Kota

Dicari Manajer dan Perencana Utama

Konflik ruang adalah fitur utama Jakarta yang harus bisa hadapi oleh para calon pemimpin inu. Sebutlah kontroversi reklamasi Teluk Jakarta dan penggusuran masyarakat di kawasan terdampak.

Belum lagi perubahan peruntukan berkaitan dengan trase proyek-proyek prioritas pemerintah pusat.

Masalah lain adalah potensi konflik antara masyarakat dengan pemerintah kota karena pengaturan Rencana Tata Ruang yang tidak dilakukan melalui proses bottom up planning secara komprehensif.

Saat ini Jakarta sedang melakukan peninjauan kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 dan Rencana Detail Tata Ruang serta Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) atas nama proyek-proyek infrastruktur prioritas seperti Kereta Ringan dan Kereta Cepat, bukan tanpa kontroversi.

PK ini juga berkaitan dengan kawasan reklamasi, dalam bungkus National Coastal Defense Development (NCICD). Revisi sangat rawan karena dapat dijadikan alasan penumpang gelap melakukan pemutihan atas perubahan guna lahan.

Lalu, bagaimana visi para calon menyikapi persoalan tata ruang ini? Dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, RTRW dan RDTR DKI yang belum genap 3 tahun diberlakukan, sejatinya adalah kesepakatan bersama, yang sudah melalui proses yang panjang sebelumnya.

Siapapun yang memenangi kontestasi DKI-1 harus fokus pada pemenuhan tuntutan publik dan warga kota. Warga perlu kenyamanan dan kesejahteraan, dan ingin dilibatkan.

Identifikasi tujuan, peran dan arah pelayanan publik yang dijabarkan di dalam rencana. Manajemen publik harus berbasis akuntabilitas di mana pemerintah kota bertanggung jawab kepada warganya.

Interaksi antara pemerintah dan warga berjalan pada saat pelayanan publik diberikan kepada masyarakat, sehingga indikator “pengalaman perbaikan pelayanan” dan “nilai tambah” yang dirasakan masyarakat menjadi faktor terpenting dalam mengukur efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Bagaimana visi tata ruang para calon pemimpin daerah dalam tantangan penyusunan RDTR, PZ dan berbagai instrumen pengendalian ruang? Apakah inovasi saja cukup untuk menjadikan kota yang aman dan nyaman? Bagaimana skala manusia dijamin dalam pengembangan desain detail kota dan kabupaten kita?

Nah, dalam sosok Agus-Silvi, Anies-Sandi dan Ahok-Djarot kita mencari seorang perencana utama yang visioner sehingga rencana tata ruang DKI Jakarta menjadi sebuah dokumen kerja yang bisa mengarahkan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, memberikan kepastian hukum, dan kepastian berusaha serta kepastian hidup nyaman bagi warga nya.

Ayo, kita cari pemimpin yang mumpuni!