DP Rumah Dihapus Berisiko Ciptakan "Bubble" Properti

Kompas.com - 18/07/2016, 13:06 WIB
Ilustrasi




shutterstockIlustrasi
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana menghapus uang muka atau down payment (DP) rumah yang diusulkan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo, menyusul rencana Bank Indonesia (BI) menaikkan loan to value (LTV) menjadi 80 persen pada Agustus nanti dinilai terlalu berisiko.

Baca: Catat, MUlai Agustus DP Rumah Turun

Menurut Ekonom Bank Permata Josua Pardede hal tersebut terlalu berisiko dan berpotensi mencipatakan gelembung atau bubble properti yang pada akhirnya membahayakan kestabilan sistem perbankan.

Terlebih, rasio kredt macet atau non performing loan (NPL) NPL cenderung dalam tren meningkat saat ini.

Hal ini juga berpotensi meningkatkan risiko kredit ke depannya seandainya aturan LTV dilonggarkan kembali hingga 100 persen.

"Tentu saja BI akan terus mengkaji aturan LTV tersebut sekiranya masih juga belum dapat mendorong permintaan kredit," ujar Josua kepada Kompas.com, Sabtu (16/6/2016)7

Namun, kata dia, kembali lagi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial belum akan optimal jika dari sisi permintaannya sendiri yakni daya beli masyarakat masih lemah.

Pengecualiannya mungkin untuk kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi khususnya untuk rumah dengan luas di bawah 70 meter persegi, di mana memang masih terjadi backlog antara pasokan dan permintaan.

"Kondisi yang saya lihat di lapangan adalah masyarakat lebih mengurangi pola konsumsinya  dan cenderung untuk menabung," ucap Josua.

Karena itu, dia berharap banyak pada kebijakan tax amnesty yang akan bergulir Oktober nanti akan menggairahkan kembali investasi di sektor proeprti.

Kendati demikian, dari sisi perbankan yang masih lemah likuiditasnya tetap akan menghadapi risiko missmatch . 

Bahkan, bank yang agresif mebiayai KPR pun akan menghadapi risiko yang sama yakni miss match antara liabilitas dalam jangka pendek dan KPR yang cenderung bertenor panjang.

"Terlebih di tengah kondisi pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang rendah, melemahkan likuiditas," pungkas Josua.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X