Hati-hati Kasih Izin Reklamasi kepada Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan reklamasi masih menjadi polemik. Pihak yang pro dan kontra terus mempertahankan argumentasinya masing-masing. Bagaimana seharusnya reklamasi dijalankan?

Untuk diketahui, saat ini tengah dan akan dibangun pulau rekayasa di berbagai daerah di Indonesia. Antara lain, kawasan Pantai Utara Jakarta, Teluk Benoa Bali, dan Pantai Losari Makassar.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencanaan Elkana Catur, proyek reklamasi merupakan praktek yang wajar saat sebuah wilayah sudah kekurangan lahan. Namun, reklamasi harus menyejahterakan banyak orang.

"Reklamasi itu ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, dan tujuannya mulia. Namun, jangan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja," ujar Elkana kepada Kompas.com, Sabtu (26/3/3016).

Ia menuturkan, saat akan memutuskan dan mengizinkan proyek reklamasi, pemerintah harus memperhitungkan dampak lingkungan yang muncul atas pembangunan tersebut.

Selain dampak pada alam, pemerintah juga harus melihat efek reklamasi pada penduduk lokal yang ada di sekitarnya.

Elkana memberi contoh proyek reklamasi CitraLand City di Pantai Losari, Makassar yang diinisiasi Ciputra Group. Menurut dia, masyarakat yang tinggal di pesisir, harus diperhatikan hunian dan mata pencariannya. 

"Pemerintah harus hati-hati dalam mengeluarkan izin, apakah swasta yang diberikan izin itu membangun proyek yang memenuhi unsur-unsur lingkungan, dan sosial," kata Elkana.

Ia menambahakan, jangan sampai proyek ini malah meningkatkan pembukaan lingkungan yang berujung pada pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir.

Proposal reklamasi di Makassar ini, menurut Elkana, sudah lama dibicarakan bahkan sejak Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto, masih menjadi konsultan arsitek.

Dengan adanya reklamasi di Makassar, proyek ini diharapkan menjadi ikon kota yang dulu disebut Ujung Pandang tersebut.