Penggusuran, Potret Ketiadaan Perencanaan Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Dengan dalih penertiban umum dan menata perkotaan, pemerintah melakukan penggusuran pada sejumlah kawasan. Di DKI Jakarta, hal ini telah terjadi di beberapa wilayah antara lain Kampung Pulo dan Bukit Duri.

Tidak lama lagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan menggusur wilayah Kalijodo karena seharusnya area ini merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Ibaratnya ada sepatu di ruang makan dan WCdi  ruang tamu. Pemilik rumahnya baru mau menata, padahal orang terbiasa buang air di ruang tamu dan meletakkan sepatu meja makan," ujar Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Driyarkara Francisco Budi Hardiman, saat diskusi panel dengan tema "Kota Tanpa Kekerasan", di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Sabtu (20/2/2016).

Francisco menjelaskan, jika berbicara kebijakan politis, tidak bisa terlepas dari dimensi antropologi. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil merupakan akumulasi modal efisiensi yang akhirnya meningkatkan legitimasi politis.

Dia menambahkan, aspek antropolgi dapat digambarkan dengan pertanyaan apa itu manusia pada kehidupan berkeluarga. Jika dalam keluarga, bapak ditanya apa itu anak, akan muncul beberapa kemungkinan jawaban tergantung perspektifnya.

Jika sang ayah menjawab anak sebagai aset untuk bekerja, maka ia akan mempekerjakan anaknya. Namun, jika anak dianggap sebagai bagian dari keluarga, bapak akan cenderung mengasihinya.

"Kebijakan akan lebih konkret jika berkaca pada perencanan kota. Pertanyaannya apakah pemerintah terlambat setelah kota berkembang sedemikian umum. Lewat proses sejarah, tidak ada rencana dan baru ini akan ditata," jelas Franciscus.

Saksikan video kehidupan warga Bidaracina sebelum penggusuran: