Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/02/2016, 08:17 WIB
|
EditorHilda B Alexander

KOMPAS.com - Ikea dituduh menghindari pajak hingga 1 triliun euro atau setara dengan Rp 14.900 triliun dalam rentang waktu antara 2009 hingga 2014. Tuduhan itu dilayangkan oleh Green Party di Parlemen Eropa.

Salah satu kelompok politik itu bahkan menyebut peritel kenamaan asal Swedia ini telah melakukan penghindaran pajak dalam skala besar.

Dalam laporan yang dipublikasikan pada akhir pekan lalu dikatakan bahwa Ikea sengaja memindahkan uangnya dari semua toko di Eropa melalui anak perusahaannya di Belanda.

Dari sana, kemudian uang tersebut akan berakhir tanpa terkena pajak di Liechtenstein atau Luksemburg.

Menanggapi hal tersebut, European Commision, regulator utama bangsa-bangsa Eropa, mengakui akan mempelajari lebih lanjut laporan itu.

Ikea sendiri membantah laporan tersebut dan mengatakan mereka tidak pernah menghindari pembayaran pajak.

"Kami membayar pajak secara penuh sesuai dengan regulasi pajak nasional dan internasional," sebut Ikea dalam pernyataan resminya.

Laporan itu juga menyebutkan, untuk tahun 2014, penghindaran pajak yang dilakukan Ikea di Jerman mencapai 35 juta euro atau sekitar Rp 523 miliar, 24 juta euro atau ekuivalen Rp 359 miliar di Perancis, dan 11,6 juta euro atau lebih dari Rp 173 miliar di Inggris.

Sementara itu, negara-negara Eropa lainnya, seperti Swedia, Spanyol, dan Belgia, kehilangan pendapatan dari pajak sebesar antara 7,5 juta euro atau Rp 112 miliar hingga 10 juta euro atau Rp 149 miliar.

"Memindahkan laba" atau profit shifting merupakan praktik umum bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di seluruh Eropa.

Biasanya mereka mendirikan kantor pusat di negara dengan pajak yang rendah, seperti Irlandia dan Luksemburg, serta kemudian menyalurkan sebagian keuntungan mereka di Eropa melalui negara tersebut.

Uni Eropa sedang berjuang menindak modus penghindaran pajak semacam itu dan bertujuan menutup segala celah hukum yang memungkinkan perusahaan untuk meminimalisasi pajak mereka.

Berdasarkan aturan baru, negara kini bisa menagih pajak perusahaan apabila mereka memindahkan laba mereka ke tempat lain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber CNN Money
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+