Betulkah 2016 Tahun Kebangkitan Properti Indonesia?

KOMPAS.com - Baru setahun tiga bulan berkuasa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meluncurkan berbagai macam kebijakan reformasi ekonomi.

Sebut saja Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE), dan kepemilikan properti orang asing. Banyak pengembang kemudian meresponsnya dengan antusias.

Salah perubahan besar di sektor properti adalah Dana Investasi Real Estat (DIRE) yang menjadi topik pembicaraan hangat pada akhir Oktober 2015.

Pemerintah mengambil alih kebijakan pembayaran pajak yang selama ini menghambat pertumbuhan pada instrumen investasi menguntungkan tersebut.

Hasilnya, beberapa hari kemudian, Lippo Group mengatakan akan memindahkan dua DIRE miliknya dengan nilai total hampir 2,6 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau lebih dari Rp 35 triliun dari Singapura ke Indonesia.

Langkah Lippo dianggap sebagai pemantik, dan pemerintah berharap lebih banyak lagi investor asing, terutama asal Singapura untuk terjun ke pasar domestik Indonesia.

Kepala Penelitian JLL Indonesia, James Taylor mengatakan, jika hal tersebut benar-benar terjadi akan memberikan keuntungan bagi Indonesia.

"Itu akan membuka investasi, dan kesempatan pengembang properti lokal untuk mengakses pasar saham, meningkat aliran uang, membuat investor asing masuk ke pasar lokal tanpa menghadapi kerumitan hak kepemilikan asing, dan menawarkan likuiditas yang baik di pasar," tambahnya.

Hal paling penting, menurut James adalah kebijakan pemerintah itu mampu meningkatkan transparansi di Indonesia yang selama ini masih sulit terlaksana.

"Indonesia bisa menjadi tempat yang samar-samar, namun itu justru akan membantu seiring DIRE memudahkan perolehan informasi tentang sewa dan hasil penjualan," jelasnya.

www.shutterstock.com Ilustrasi

Peraturan Kepemilikan Asing

Menurut James, peraturan tentang kepemilikan properti oleh orang asing juga merupakan salah satu kebijakan positif dan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri investor serta memperluas pasar internasional.

Sayangnya, kebijakan itu hanya memperbolehkan orang asing memiliki rumah atau properti lainnya dengan harga di atas Rp 10 miliar.

Padahal, selama kuartal III-2015, permintaan di pasar hunian mewah masih belum menyamai level kuartal I-2015.

Hal tersebut dipicu oleh peraturan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 5 persen untuk pembelian properti dengan harga lebih dari Rp 5 miliar.

Peningkatan Pasar Perkantoran

Tahun ini diperkirakan akan terjadi kelebihan pasokan di pasar perkantoran. Indikasinya terlihat sejak kuartal III-2015, tingkat kekosongan ruang kantor menyentuh level dua digit.

Cassandra Etania & Lilyana Tjoeng/Kompas.com Lima Perkantoran Termahal di Jakarta

Banyaknya pasokan ruang kantor dalam lima tahun ke depan diyakini akan membuat pemilik gedung bersedia berkompromi untuk menyewakannya demi mempertahankan atau meningkatkan hunian.

"Hal itu akan dimulai pada 2017 dan kita akan melihat perubahan siginifikannya pada 2020. Jadi akan ada cahaya di akhir terowongan gelap, hanya saja ini terowongan yang panjang," jelas James.

Potensi Jakarta

Bukan hanya itu, perubahan cepat yang terjadi di Jakarta juga mampu menjadi katalisator sektor properti di Indonesia.

Mengacu pada laporan JLL Globalisation and Competition: The New World of Cities, Jakarta tengah membuat kemajuan kuat di seluruh indikator kunci sehingga menarik investasi proeprti, dan kegiatan alih daya.

"Kelas menengah perkotaan akan terus bertambah dan membawa implikasi besar untuk pertumbuhan sektor ritel, baik permintaan maupun pasokan," bunyi laporan tersebut.

Biaya rendah dan permintaan konsumen yang besar membuat Jakarta menjadi lokasi yang cocok bagi perusahaan transnasional untuk memperluas kegiatan operasi mereka di Asia Tenggara.

www.shutterstock.com Ilustrasi.

"Pasar ritel tetap stabil dengan jumlah pasokan yang tidak banyak dan sebagian telah diisi pada kuartal IV 2015. Permintaan terkuat datang dari pasar menengah fashion, makanan, dan minuman," ungkap James.

Infrastruktur 

Satu tantangan terbesar Indonesia dalam rangka menumbuhkan ekonomi nasional adalah kurangnya infrastruktur perkotaan, namun beberapa upaya tengah dilakukan untuk mengatasi masalah itu.

Upaya-upaya tersebut antara lain pembangunan infrastruktur kereta api bandara senilai lebih dari Rp 27 triliun, mass rapid transit (MRT) yang diperkirakan selesai pada 2018, rencana pembangunan jaringan kereta api ringan (LRT), dan melanjutkan pembangunan jalan-jalan tol.

Reformasi ekonomi akan memberikan dorongan terhadap pasar properti Jakarta guna memberikan lebih banyak investasi.