Kompas.com - 22/01/2016, 21:00 WIB
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Bermacam harapan dan kritikan dilontarkan sejumlah pihak seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia pada 28 Desember 2015 lalu.

Salah satu yang mengkritisi pp ini adalah Managing Director Corporate Strategy & Services Sinarmas Land, Ishak Chandra.

Menurutnya, pp baru ini tidak akan berdampak signifikan jika masih ada pembatasan kategori orang asing yang boleh membeli hunian atau status kepemilikan.

"Kalau hanya orang asing yang tinggal atau bekerja di Indonesia yang boleh membeli properti, itu kurang menarik. Harusnya tidak ada batasan," ujar Ishak kepada Kompas.com, Selasa (12/1/2016).

Ishak melanjutkan, semua orang asing baik yang tidak bekerja atau tidak tinggal di Indonesia seharusnya diizinkan juga membeli properti.

Namun demikian, ada hal positif dari pemberlakuan pp tersebut. Menurut Direktur Utama PT Ciputra Surya Tbk, Harun Hajadi, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia akan punya kesempatan untuk tidak lagi hanya menyewa tempat tinggal, melainkan membeli dan memilikinya sekaligus.

"Jadi menurut saya, tahun ini pengaruhnya belum besar karena pasti banyak orang asing yang masih wait and see. Selain itu jangan dibatasi. Lha, Hak Pakai (HP) saja masih belum dipercaya masak mau dibatasi hal-hal lain lagi," tambahnya.

Sementara itu Ahli Pertanian dan Hukum Pertanahan, Arie S Hutagalung, berharap pp anyar ini memberikan efek pendapatan signifikan bagi negara.

"Mudah-mudahan investor jadi banyak menanam modal di sini supaya bisa menambah devisa negara. Intinya untuk rakyatlah jangan sampai ada yang korupsi korupsi," harapnya.

Meski terkesan positif, Arie masih bertanya-tanya perihal segala poin-poin di dalamnya. Menurutnya, dengan jangka waktu 30 tahun yang bisa diperpanjang hingga 80 tahun akan membuat lahan atau tanah benar-benar dikuasai asing.

"Jadi hakikaktnya tanah ini kan untuk kemakmuran rakyat, tapi apa dengan kepemilikan asing ini bisa membuat makmur masyarakat? Ya mudah-mudahan regulasi baru ini bisa memberikan insentif-insentif untuk rakyat yang belum punya tanah dan rumah," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.