JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah memutuskan akan memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 untuk membangun infrastruktur.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghimbau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk siap bekerja ekstra mengingat anggaran pembangunan infrastruktur akan naik seiring makin banyaknya penerimaan negara pada tahun-tahun yang akan datang.
Berkaitan dengan hal itu, Jokowi menyampaikan perspektifnya untuk Kementerian PUPR pada 2016 ini. Menurut Jokowi, Kementerian PUPR harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.
"Siapkan manajer lapangan yang baik, artinya ini pengelola wilayah ada pada Kepala Balai. Siapkan manajemen yang betul-betul siap. Mungkin memang mengelola proyek Rp 1 triliun bisa, tapi nanti kalau Rp 10 triliun bingung," jelasnya ketika Peluncuran Penandatangan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Selain itu, Jokowi juga memandang perlu adanya sinkronisasi antar kementerian. Salah satunya adalah antara Kementerian PUPR dan Kementerian Pariwisata.
Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pariwisata tengah fokus meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegera ke Indonesia.
Jokowi menekankan, Kementerian PUPR mesti melihat apa yang bisa dikerjakan untuk mendukung fokus tersebut.
"Fasilitas air bersih, toilet minimal bintang empat, masalah yang berkaitan dengan jalan di kanan-kiri lokasi wisata, tata ruang, infrastruktur pelabuhan, dan bandara adalah hal-hal yang bisa untuk dimasuki Kementerian PUPR," imbuhnya.
Jadi, lanjut Jokowi, nantinya Kementerian PUPR fokus pada produk. Sementara marketing dan promosinya dipegang Kementerian Pariwisata.
Presiden Jokowi juga menyoroti perbedaan di wilayah Indonesia Timur dan Barat. Ketimpangan ketersediaan fasilitas infrastruktur menjadi hal yang paling menonjol ketika Jokowi mengunjungi Indonesia Timur beberapa hari lalu.
"Kalau kita lihat, Timur dan Barat Indonesia itu bak bumi dan langit. Tolong keseimbangan itu kita perbaiki dengan cepat. Ketimpangan antar-wilayah harus kita perbaiki dengan cepat. Saya ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua itu sangat jauh sekali bedanya dengan di Barat," tambahnya.
Jokowi pun menargetkan semua jalan di Papua akan terbuka pada 2018. Selain memudahkan akses warga juga bisa menjadi faktor turunnya harga barang karena mampu memudahkan distribusi logistik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.