Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Pembangunan Infrastruktur, Pemerintah Dinilai Terlalu "Pede"

Kompas.com - 17/12/2015, 11:00 WIB
Ridwan Aji Pitoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setahun lebih duet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memimpin Indonesia. Banyak rencana yang sudah dilaksanakan, salah satunya dari segi pembangunan infrastruktur.

Beberapa infrastruktur yang sudah dan sedang dibangun selama tahun pertama Kabinet Kerja antara lain jalan tol, jalur transportasi mass rapid transit (MRT), hingga jembatan-jembatan untuk desa (judesa).

Namun, capaian itu dinilai masih belum maksimal, mengingat optimisme yang sering disampaikan pemerintah selama setahun ini.

"Jadi sudah kerja setahun kan ini pemerintah, ternyata tidak secepat yang dibayangkan karena mereka masih memperbaiki kelengkapan organisasi, bongkar pasang organisasi dan cari pejabat," jelas pengamat infrastruktur, Harun Alrasyid Lubis, kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Ridwan Aji Pitoko/Kompas.com Konddisi aktual lahan bakal Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Jumat (2/10/2015). Ruas jalan tol ini diyakini mampu mengurai kemacetan yang selama ini terjadi setiap hari di Jalan Transyogi dan Jalan Raya Cileungsi-Jonggol.
Anggapan itu terlihat jelas ketika Presiden Jokowi melakukan pergantian beberapa menteri. Sedikit banyak hal itu memengaruhi arah kebijakan kementerian yang bersangkutan.

Gejolak di tubuh pemerintah itu, menurut Harun juga memengaruhi penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur.

"Praktis setahun ini kita tahu sampai bulan ini terakhir 2015 ini penyerapannya masih belum bisa maksimal," tambahnya.

Penyerapan anggaran yang tak maksimal itu, lanjut Harun, menyebabkan tidak tersampaikannya rencana pembangunan dan implementasinya dengan baik.

Selain gejolak pemerintahan, Harun juga mengidentifikasi masalah lain penyebab ketidaksesuaian rencana pembangunan dan implementasinya di lapangan.

Optimisme begitu tinggi yang digaungkan pemerintah dianggap Harun sebagai bumerang dan terlalu percaya diri (pede). Ini lantaran optimisme tidak diiringi dengan kemampuan implementasi yang baik dari pelaku pembangunan.

"Optimisme tidak sebanding dengan kemampuan dan kapasitas penyelesaian serta implementasi ini tidak dipercepat. Pemerintah terlalu pede," pungkas Harun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau