Pemerintah Harus Evaluasi Program Satu Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah merupakan program strategis. Program ini diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo di Semarang, pada April 2015.

Selama 8 bulan berjalan hingga memasuki pengujung tahun 2015, banyak upaya yang dilakukan pemerintah agar program ini berjalan maksimal, antara lain adalah sosialisasi pada masyarakat.

"Pemerintah sudah sosialisasikan ke daerah-daerah. Sekarang sudah banyak yang tahu, pengembang, pelaku, maupun masyarakat, karena iklan sudah banyak," ujar Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LPP3I) atau Housing Urban Development Institute Zulfi Syarif Koto kepada Kompas.com, Selasa (15/12/2015).

Zulfi menuturkan, selama satu tahun terakhir, paling tidak pemerintah sudah mampu melakukan sosialisasi ke beberapa daerah.

Meski pemerintah mengatakan besaran jumlah rumah sudah terbangun, menurut Zulfi, hal tersebut bukanlah yang utama untuk saat ini.

Mengingat program ini baru dicanangkan pada April 2015, berapapun rumah yang sudah dibangun merupakan prestasi.

Belum lagi, nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berubah. Seperti diketahui, Jokowi menyatukan dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Tidak hanya itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru diresmikan pada Februari 2015.

"Berapapun hasilnya di lapangan, itu kan cuma angka. Tercapai alhamdulilah, kalau tidak ya pengalaman 2015 diperbaiki untuk tahun depan," jelas Zulfi.

Saat ini, lanjut dia, hal yang terpenting dan mendesak dilakukan, bukan fokus pada angka, melainkan pada kebijakan dan strategi.

Ia mencontohkan, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan apa saja untuk mendukung sejuta rumah dan strategi apa saja agar program ini berjalan.

Dengan demikian, pada 2016, pemerintah sudah siap untuk membangun rumah yang lebih banyak dan pencapaian target yang maksimal.