Pemerintah Wajibkan BUMN Gandeng Swasta Tangani Proyek Konstruksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merencanakan 3.500 paket pekerjaan yang siap untuk dilelangkan pada 2016. Jumlah itu berkurang dari 5.000 paket pada tahun 2015 ini.

Bahkan, kini sebagian paket pekerjaan itu sudah mulai dilelangkan, termasuk pembangunan 8 bendungan yang siap diteken kontraknya.

Dirjen SDA, Mudjiadi mempersilakan seluruh penyedia jasa konstruksi, baik BUMN atau swasta untuk mendekati Ditjen SDA terkait paket pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan per tahun 2016 mendatang. Upaya ini dilakukan agar para penyedia jasa konstruksi bisa bekerja cepat pada Januari 2016.

Dalam proses lelang paket pekerjaan itu, khususnya pembangunan bendungan, Mudjiadi meminta BUMN yang selama ini menjadi pelaksana konstruksi untuk melakukan joint operation (JO) dengan swasta.

Selama ini BUMN yang menangani konstruksi bendungan masih banyak melakukan JO dengan sesama BUMN.

"Ke depan khusus yang masih berminat, kami harap penyedia jasa (bendungan) untuk BUMN Karya, JO-nya nggak boleh sesama Karya, biar beda. Mulai dari sekarang harus nyari pasangannya. Mulai 2016 tidak boleh lagi BUMN Karya yang gabung," kata Mudjiadi, di Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Alasannya tak lain adalah karena pekerjaan bendungan membutuhkan kemampuan khusus dan finansial yang memadai. Kemampuan itu didasari pengalaman membuat desain dan konstruksi bendungan yang aman dan terjamin.

BUMN merupakan satu-satunya penyedia jasa konstruksi yang memiliki kemampuan seperti itu. Sementara swasta masih belum mampu ke arah tersebut.

"Kita berkewajiban untuk membina swasta agar mereka mulai mendapatkan pengalaman juga,"tandas Mudjiadi.

Jadi melalui kebijakan ini diharapkan swasta bisa belajar, sehingga ke depan bisa berdiri sendiri untuk mengerjakan bendungan. Pasalnya, proyek bendungan memiliki risiko tinggi (high risk) dan butuh pengalaman yang terbukti.