70 Tahun Indonesia Merdeka, Perencanaan Kota Tidak Jelas

Kompas.com - 17/08/2015, 07:00 WIB
Kemacetan panjang terjadi di Jalan Tol Dalam Kota dan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2015). Lalu lintas dan aktivitas kendaraan di Jakarta kembali macet pasca-libur Lebaran 2015. WARTA KOTA / ANGGA BHAGYA NUGRAHAKemacetan panjang terjadi di Jalan Tol Dalam Kota dan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2015). Lalu lintas dan aktivitas kendaraan di Jakarta kembali macet pasca-libur Lebaran 2015.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Inefesiensi manajemen kota, rendahnya jangkauan saluran air bersih bagi masyarakat, keterbatasan anggaran, dan kemampuan membangun infrastruktur dasar seperti air limbah dan limbah padat, menjadi fenomena umum yang menghantui kota-kota di Indonesia.

Selain itu, faktor lain yang menjadi beban berat kota adalah lambatnya implementasi solusi transportasi massal, terancamnya masyarakat akibat menurunnya daya dukung lahan di perkotaan akibat pembangunan tak terkendali, dan menurunnya kualitas tatanan kehidupan sosial akibat semakin individualnya warga.

Dampak dari pertumbuhan ekonomi dan kekeliruan kebijakan kota untuk mendapatkan ruang greenfield dan melakukan regenerasi kota (urban regeneration), membuat kota-kota Indonesia tumbuh dengan generik dengan ciri utama dominasi ruko, mal, kawasan multifungsi yang compang camping karena aturan urban design framework dan guidelines yang lemah.

"Penurunan kualitas kota-kota kita akibat gentrifikasi kawasan, menuntut rejim perencanaan yang harus fokus pada regenerasi dan revitalisasi kota yang ada," ujar Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro kepada Kompas.com, Minggu (16/8/2015).

IAP melalui Indonesian Most Livable City Index 2014 lalu, memperlihatkan bahwa masih hampir separuh atau 50 persen warga di kota-kota Indonesia menganggap kotanya kurang nyaman ditinggali. Hal ini berkaitan dengan beberapa aspek kehidupan perkotaan seperti kualitas ekonomi, infrastruktur, dan transportasi.

Tata Ruang

Padahal, pada saat yang bersamaan, sepanjang sejarah 70 tahun RI, pertama kali Indonesia memiliki kementerian yang secara langsung mengurusi tata ruang. Bagaimana kementerian ini bisa mengisi momentum kemerdekaan untuk pembangunan kota yamg lebih layak huni?

Banyak kegagalan pemerintah kota dan kabupaten dalam menyediakan ruang hidup yang layak huni dan pilihan arah pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia memerlukan perhatian pemerintah segera. Hal ini penting untuk menghindari ketimpangan, dan ketidakseimbangan pertumbuhan. Masih banyak kota dan desa yang tertinggal dari segala aspek.

Kota-kota Indonesia saat ini memasuki tahap pertumbuhan yang tinggi, sehingga penyelesaian 5.000 lebih Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi harus juga menjadi prioritas.

Banyak kota dan kabupaten akan mengalami kesulitan untuk menyusun RDTR dan Peraturan Zonasi dan mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Sejak awal pemerintahan baru Kabinet Kerja, sampai saat ini kementerian terkait yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) belum terlihat memberikan arah yang visioner mengenai sinkronisasi dan peningkatan kualitas rencana kota dan visi masa depan perkotaan kita.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sektor Properti di Medan Mulai Bangkit, Penjualan VBL Capai 100 Unit

Sektor Properti di Medan Mulai Bangkit, Penjualan VBL Capai 100 Unit

Perumahan
Implementasi SIMBG, KADIN: Dampaknya Tidak Hanya pada Industri Properti

Implementasi SIMBG, KADIN: Dampaknya Tidak Hanya pada Industri Properti

Berita
Menghitung Manfaat Tol Trans-Sumatera Bagi Provinsi yang Dilintasi

Menghitung Manfaat Tol Trans-Sumatera Bagi Provinsi yang Dilintasi

Berita
Lewat Tol Cisumdawu, Waktu Tempuh Bandung-Bandara Kertajati 1 Jam

Lewat Tol Cisumdawu, Waktu Tempuh Bandung-Bandara Kertajati 1 Jam

Berita
Hindari Omicron, JIS Ditutup Sementara untuk Kunjungan Umum

Hindari Omicron, JIS Ditutup Sementara untuk Kunjungan Umum

Berita
The Okura Residence and Hotel Jakarta Mulai Dibangun, Investasi Rp 2,7 Triliun

The Okura Residence and Hotel Jakarta Mulai Dibangun, Investasi Rp 2,7 Triliun

Kawasan Terpadu
Bidik Rp 650 Miliar, Paramount Lansir Dua Produk Ruko di Gading Serpong

Bidik Rp 650 Miliar, Paramount Lansir Dua Produk Ruko di Gading Serpong

Berita
Membentang di Atas Sungai Brantas, Jembatan Ploso Berdesain Huruf 'Y'

Membentang di Atas Sungai Brantas, Jembatan Ploso Berdesain Huruf "Y"

Konstruksi
194 Tower Rumah Susun Dibangun Sepanjang Tahun 2021

194 Tower Rumah Susun Dibangun Sepanjang Tahun 2021

Konstruksi
Sebentar Lagi Rampung, Ini Sisa Pekerjaan Jakarta International Stadium

Sebentar Lagi Rampung, Ini Sisa Pekerjaan Jakarta International Stadium

Fasilitas
Menteri Basuki Minta Insinyur Indonesia Terlibat Bangun IKN Nusantara

Menteri Basuki Minta Insinyur Indonesia Terlibat Bangun IKN Nusantara

Kawasan Terpadu
Uang Ganti Rugi Lahan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Tembus Rp 5 Triliun

Uang Ganti Rugi Lahan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Tembus Rp 5 Triliun

Berita
Agar Tak Tertipu Pengembang Berkedok Syariah, Ini Cara Menghindarinya

Agar Tak Tertipu Pengembang Berkedok Syariah, Ini Cara Menghindarinya

Hunian
MITJ Gandeng Perusahaan Jepang Kembangkan TOD di Jabodetabek

MITJ Gandeng Perusahaan Jepang Kembangkan TOD di Jabodetabek

Kawasan Terpadu
DPR Minta Kementerian PUPR Gunakan Bahan Baku Lokal untuk Infrastruktur

DPR Minta Kementerian PUPR Gunakan Bahan Baku Lokal untuk Infrastruktur

Konstruksi
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.