Pembangunan Trans-Kalimantan Dipercepat

Sejalan dengan desain besar itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun Kalimantan dengan pendekatan kewilayahan tanpa disekati oleh batasan administrasi provinsi dan kabupaten/kota.

Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono menetapkan empat Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seperti WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun tiga  Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Pulau Kalimantan.

Demikian pula pengembangan sebuah Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan 4 kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan.

Dalam catatan Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto Husaini, total ruas jalan nasional pada  tahun 2015 sepanjang 7.619 Km, terdiri dari 1.204 Km di Kalimantan Selatan, 2.002 Km di Kalimantan Tengah, 1.710 Km di Kalimantan Timur, 585 Km di Kalimantan Utara dan di Kalimantan Barat sepanjang 2.117 Km yang dapat digunakan oleh masyarakat Kalimantan.

Saat ini Kementerian PUPR fokus dalam membenahi Trans-Kalimantan, termasuk penanganan jalan sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia sejak Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara.

Jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai Karangan-Sepulau-Nanga Badau-Putusibau-Batas Kalimantan Timur. Kemudian, disambungkan sejak ruas batas Kalimantan Timur-Long Pahangai-Batas Kalimantan Utara.

Selanjutnya, ruas batas Kalimantan Utara-Long Nawang-Long Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian utara Kalimantan Utara. Dalam konteks lintas paralel perbatasan ini, Kementerian PUPR telah menjalin kerjasama dengan Zeni TNI AD untuk membuka badan jalan di perbatasan.

Karena ruas-ruas jalan di perbatasan melintasi kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda-beda, Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain lintas perbatasan, Kementerian PUPR menyentuh pula akses jalan di kawasan-kawasan strategis seperti jalan akses kawasan industri pelabuhan Maloy, akses jalan lingkar kawasan Batu Licin, akses pelabuhan Trisakti Kalimantan Selatan, jalan tol Balikpapan-Samarinda, dan penanganan Lintas Tengah dan Lintas Selatan Kalimantan.

Tahun ini, Kementerian PUPR gelontorkan total dana sekitar Rp 15,1 triliun, baik Rp 11,8 riliun dari APBN dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur. Jumlah itu untuk meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan, pengembangan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi, irigasi, dan infrastruktur permukiman.

Dengan alokasi dana sebesar itu, diharapkan dapat merealisasi desain besar Pulau Kalimantan yang diamanatkan dalam kerangka perencanaan RPJMN 2015-2019.