Kompas.com - 28/05/2015, 16:27 WIB
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Penduduk Indonesia saat ini mencapai 250 juta jiwa. Pada 2017 nanti angka itu diperkirakan menembus angka 270 juta jiwa.

Tahun ini saja penduduk yang tinggal di kota mendekati 50 persen. Pada 2017 nanti, penduduk akan semakin mendominasi perkotaan.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat harus membiasakan diri hidup di kota dengan produktif, nyaman dan berkelanjutan. Sesuai pengertian kota yang lebih baik menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, kota harus lebih adil dan nyaman, baik bagi yang kaya atau miskin.

Direktur Jenderal Cipta Karya Andreas Suhono mengatakan bahwa PBB meminta Indonesia untuk menyiapkan lingkungan hidup yang lebih baik dalam konteks kehidupan dan penghidupan.

"Artinya, lapangan kerja atau local economic bagi orang yang hidup di perkotaan harus sehat. Hunian di kota lebih baik dengan dilengkapi infrastruktur, termasuk transportasi angkutan masalnya," ujar Andreas pada jumpa pers National Urban Forum di Jakarta Convention Center, Senayan, Kamis (28/5/2015).

Andreas melanjutkan, karena penduduk kota lebih banyak, diperlukan pengaturan yang lebih baik. Dia menjelaskan, ada tiga fokus utama pembangunan, yaitu nasional, daerah, dan komunitas. Pada aspek nasional, pemerintah pusat berperan dalam mendorong kinerja regional agar maksimal menyiapkan kota-kota.

Pada aspek pemerintah daerah, para tokoh atau pemimpin daerah, misalnya walikota dan bupati, wajib mengayomi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, peran komunitas juga perlu dimaksimalkan, mengingat akan terus lahir generasi baru.

"Dalam mengatur keseimbangan pertumbuhan kota sangat berkaitan dengan peran masing-masing pimpinan daerah, asalkan tidak bertentangan dengan national urban strategy," kata Andreas.

Sementara itu, menurut Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Lana Winayanti, keberadaan stakeholder lain juga dibutuhkan dalam membangun kota lebih layak.

"Komunitas arsitek dilibatkan forum perkotaan kita, juga developer, atau organisasi-organisasi baru," kata Lana.

Terkait pengembang, lanjut Andreas, dalam konteks pembangunan, pengembang berperan sebagai stakeholder yang bergerak di bidang bisnis. Supaya keseimbangan tercipta, pemerintah akan membuat aturan bagi pengembang agar lebih memperhatikan area sekitarnya (surrounding area).

Tidak hanya fokus pada pembangunan proyeknya. Selama ini, kata Andreas, karena pembangunan di kota tidak seimbang, muncullah daerah-daerah kumuh yang kurang perhatian.

"Misalnya di Lippo. Di sekitar sana banyak kawasan kumuh, yang masyarakatnya kesulitan mendapatkan akses air. Sementara fasilitas air di Lippo melimpah," kata Andreas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.