Polemik Pajak Picu Penurunan Penjualan Properti

Menurut Investor Relation APLN, Wibisono, anjloknya penjualan APLN selama kuartal pertama 2015 sebesar 14,6 persen menjadi hanya Rp 995,2 miliar dari sebelumnya Rp 1,165 triliun pada periode yang sama tahun lalu, karena polemik pajak.

"Banyak calon investor, dan konsumen yang memilih menunda pembelian produk kami. Mereka bersikap wait and see, menunggu sampai kepastian peraturan pajak sudah pasti," kata Wibisono kepada Kompas.com, Senin (11/5/2015).

Sebaliknya, lanjut dia, jika aturan perpajakan khususnya mengenai pengenaan pajak penghasilan (PPh), dan pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sudah pasti dan clear, penjualan bakal bergerak naik lagi.

Dalam merespons ketidakpastian perpajakan baru tersebut, APLN pun kemudian menempuh berbagai strategi. Di antaranya bekerjasama dengan asosiasi pengembang Real Estat Indonesia (REI) melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan untuk menegosiasikan kemungkinan pembatalan peraturan pajak baru.

"Kalau pun harus dikeluarkan peraturan pajak baru, mestinya progresif. Tidak bisa digeneralisasi," imbuh Wibisono.

Wibisono berharap, pengenaan pajak, terutama PPnBM dengan patokan harga obyek pajak menjadi Rp 2 miliar sangat memberatkan. Pasalnya, saat ini saja harga rumah kelas menengah sudah mencapai Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar.

Sebaiknya, pemerintah mematok batasan harga obyek pajak Rp 10 miliar, atau paling banter Rp 5 miliar ke atas. Karena kalau kurang dari itu, dampaknya akan buruk sekali, baik bagi pengembang maupun bagi konsumen properti.

Direktur Utama PT Ciputra Surya Tbk., Harun Hajadi mengamini pernyataan Wibisono. Menurut dia,biang keladi turunnya penjualan properti kuartal pertama 2015 adalah wacara peraturan pajak. Selain, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS.

"Properti itu big ticket item. Kalau begini terus, pengaruhnya akan sangat buruk. Properti itu memerlukan saving, suku bunga, dan juga aturan pajak yang menyeluruh memengaruhi ekonomi nasional," kata Harun.

Selama aturan pajak belum jelas, imbuh Harun, selama itu pula sektor properti terombang ambing. Pengembang serba salah, calon konsumen pasti menunggu.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah menyiapkan revisi terkait obyek pemungutan Pajak Penghasilan (PPh 22) terhadap transaksi barang yang tergolong mewah dan sangat mewah.

Selama ini, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK/03/2008 tertanggal 31 Desember 2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

Dalam aturan semula, penetapan PPh rumah beserta tanah, untuk harga jual atau pengalihan lebih dari Rp 10 miliar dengan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Kini setelah direvisi menjadi lebih dari Rp 2 miliar dengan luas bangunan lebih dari 400 meter persegi.

Sedangkan apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dari patokan harga jual atau pengalihan lebih dari Rp 10 miliar atau luas bangunan 400 meter persegi, diusulkan mengalami penurunan harga jual menjadi Rp 2 miliar atau luas bangunan lebih dari 350 meter persegi.

Aturan saat ini, yang tergolong rumah mewah dan terkena tarif PPnBM sebesar 20 persen adalah rumah dengan luas bangunan di atas 350 meter persegi. Sementara, apartemen mewah lebih dari 150 meter persegi.

Aturan pajak dikenakan dengan tujuan untuk mengendalikan pertumbuhan harga rumah mewah. Sebelumnya pengetatan persyaratan kredit pemilikan rumah (KPR) dan loan to value (LTV) yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) rupanya tak cukup ampuh meredam lonjakan harga rumah, terutama rumah mewah.

BI pun menyiapkan instrumen lain untuk mengendalikan pertumbuhan harga rumah mewah.
BI khawatir, kenaikan harga rumah bisa menjalar ke harga rumah jenis lain. Karena itu, institusi ini pun sudah berembuk dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menaikkan PPnBM rumah mewah. Lagi pula, pemerintah juga berniat mengubah aturan PPnBM properti mewah.