Ketiadaan PP Memicu Konflik Penghuni Versus Pengelola Apartemen

Kompas.com - 05/03/2015, 22:00 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
|
EditorHilda B Alexander

“Perlu adanya revisi terkait pembentukan dan pengelolaan rusunami oleh P3SRS, supaya para anggota atau konsumen memiliki hak penuh meski apartemen tidak terisi setengahnya,” tutur Panangian.

Selain judicial review, Ibnu juga meminta agar peran pemerintah sebagai pengendali dan pengawas pengelolaan rusunami sesuai yang tertuang dalam UU Rusun dilakukan. Pasalnya, belum ada pergerakan signifikan untuk menjalankan peraturan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Masalahnya, UU Rusun ini belum dijalankan secara konsekuen oleh pengembang dan pengelola rusunami. Bantuan pemerintah sebagai pengendali juga tidak dilaksanakan. Alhasil, akan banyak kasus-kasus baru dalam pengelolaan rusunami karena melihat persoalan lama terkesan aman,” lanjut Ibnu.

Panangian menambahkan, konsumen juga berhak melaporkan jika menemukan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh pengembang apartemen dalam aktivitas P3SRS.

"Kalau konsumen merasa dirugikan, ada intervensi pengembang, laporkan saja. Untuk unit-unit kondusif, yang menguasai konsumen. Kalau kebanyakan (unitnya) dihuni, atau apartemen laku semua, pengembang mana berani," tandas Panangian.

 

 

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.