Jokowi Harus Tindak Tegas Menteri yang Menghambat Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa yang dicanangkan pemerintah bukanlah hal baru. Sejak pemerintahan Soeharto, pembangunan infrastruktur di daerah sudah sering disebut-sebut akan dimaksimalkan.

Namun begitu, menurut pengamat properti Panangian Simanungkalit, sampai saat ini belum ada hasil konkret dan berarti. Panangian menganggap, sekaranglah kesempatan besar bagi pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur di daerah, yaitu menindak tegas para menteri yang bertugas.

"Presidennya harus tegas dalam mengawasi menteri-menterinya. Lalu, target-target (pembangunan) ini jadi ukuran, apakah menteri sudah maksimal. Kalau menteri tidak bekerja maksimal, di-reshuffle saja," ujar Panangian kepada Kompas.com, Senin (23/2/2015).

Panangian percaya, Presiden RI Joko Widodo sudah bermaksud baik untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah. Ia berharap, harapan ekonomi juga ikut terbangun. Hal itu terlihat dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khusus untuk infrastruktur.

"Dari APBN untuk infrastruktur cukup besar, Rp 250 triliun. Subisidi (BBM) dikurangi dan dialihkan ke sini," kata Panangian.

Namun, meskipun percaya pada visi Jokowi membangun ekonomi daerah, Panangian mengaku ragu menteri-menteri yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan bisa bekerja sesuai harapan. Pembangunan infrastruktur di lapangan, menurut dia, sekurang-kurangnya melibatkan koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Kementerian Keuangan.

"Pada Jokowi saya percaya, tapi di bawah-bawahnya tidak. Koordinasi di bawah tidak gampang," kata Panangian.

Panangian mengatakan, Presiden juga harus menentukan tenggat waktu akan memulai dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur itu. Dengan begitu, Presiden bisa menilai kinerja para menterinya sudah maksimal atau belum.

"Katanya tahun ini dimulainya. Untuk infrastruktur, tiga tahun itu paling cepat selesainya. Dalam satu tahun kelihatan kok, bisa atau tidak menteri melakukan koordinasi di lapangan," tutur Panangian.

Dia berharap, para menteri memiliki semangat yang besar seperti Presiden. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi terkendala, dan perekonomian pun bisa bangkit.