Kompas.com - 16/02/2015, 11:30 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi
|
EditorHilda B Alexander
KOMPAS.COM / HILDA ALEXANDER Kondisi infrastruktur jalan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Sabtu (14/2/2015) saat kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ke pegunungan tengah, Papua.
TIMIKA, KOMPAS.com - Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengungkapkan, ongkos konstruksi di wilayahnya bisa mencapai Rp 19 juta per meter persegi. Ini dipicu mahalnya harga barang dan material bangunan akibat minimnya akses dan jalur distribusi.

"Harga semen sekitar Rp 2,5 juta per zak, harga paku, dan kayu tiga kali lipat dibanding harga di daerah lain.Tingginya harga material ini disebabkan biaya angkut yang mahal, karena harga bahan bakar minyak premium (BBM) Rp 60.000 per liter, dan solar Rp 50.000 per liter," papar Natalis kepada Kompas.com, Minggu (15/2/2015).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak mengherankan jika pembangunan perumahan yang dapat direalisasikan sangat terbatas. Tahun lalu, kata Natalis, jumlah rumah yang terbangun hanya 50 unit dengan tipe 36 meter persegi. Sementara kebutuhan mencapai 2.500 unit per tahun. Ada pun angka backlog sudah menembus angka 40.000 unit.

"Bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Papua sangat tidak realistis. Tidak cukup untuk membangun rumah tipe 36 dengan harga Rp 300 juta. Ongkos produksinya saja sudah tinggi. Padahal kami tidak ada masalah dalam ketersediaan lahan. Kendalanya ada pada biaya, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 5 miliar," imbuh Natalis. 

Kendala tingginya ongkos konstruksi tidak hanya terjadi di Kabupaten Intan Jaya, juga hampir di sebagian besar kawasan Papua lainnya. 

Menurut Direktur Utama PT Rajawali Papua Mandiri, Albert Tasidjawa, di Jayapura, Wamena, Timika, Merauke, dan terutama di pegunungan tengah, tingginya ongkos konstruksi sangat memberatkan kontraktor.

"Itu belum bicara social cost yang justru lebih mahal ketimbang ongkos konstruksinya sendiri. Misalnya saya mau bangun jembatan dan normalisasi sungai di Timika. Nilai proyek hanya Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar, tapi karena ada kendala non-teknis, biaya membengkak tiga kali lipat," tutur Albert.

Kendala non-teknis yang mendongkrak ongkos sosial lebih tinggi adalah  klaim tanah ulayat, dan juga mekansme sosial tradisional yang masih berlaku di Papua. Selain juga masalah sosial lainnya seperti keamanan.

"Oleh karena itu, kami berharap pemerintah segera mempercepat pembangunan infrastruktur dasar jalan dan jembatan agar biaya transportasi dan angkut barang tidak melebihi nilai proyek. Selain jalan, pemerintah harus segera memikirkan untuk membangun rel kereta supaya lebih cepat dan efektif," harap Albert. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.