Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahal, Ongkos Konstruksi di Papua Rp 19 Juta Per Meter Persegi

Kompas.com - 16/02/2015, 11:30 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

TIMIKA, KOMPAS.com - Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengungkapkan, ongkos konstruksi di wilayahnya bisa mencapai Rp 19 juta per meter persegi. Ini dipicu mahalnya harga barang dan material bangunan akibat minimnya akses dan jalur distribusi.

"Harga semen sekitar Rp 2,5 juta per zak, harga paku, dan kayu tiga kali lipat dibanding harga di daerah lain.Tingginya harga material ini disebabkan biaya angkut yang mahal, karena harga bahan bakar minyak premium (BBM) Rp 60.000 per liter, dan solar Rp 50.000 per liter," papar Natalis kepada Kompas.com, Minggu (15/2/2015).

Tak mengherankan jika pembangunan perumahan yang dapat direalisasikan sangat terbatas. Tahun lalu, kata Natalis, jumlah rumah yang terbangun hanya 50 unit dengan tipe 36 meter persegi. Sementara kebutuhan mencapai 2.500 unit per tahun. Ada pun angka backlog sudah menembus angka 40.000 unit.

"Bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Papua sangat tidak realistis. Tidak cukup untuk membangun rumah tipe 36 dengan harga Rp 300 juta. Ongkos produksinya saja sudah tinggi. Padahal kami tidak ada masalah dalam ketersediaan lahan. Kendalanya ada pada biaya, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 5 miliar," imbuh Natalis. 

Kendala tingginya ongkos konstruksi tidak hanya terjadi di Kabupaten Intan Jaya, juga hampir di sebagian besar kawasan Papua lainnya. 

Menurut Direktur Utama PT Rajawali Papua Mandiri, Albert Tasidjawa, di Jayapura, Wamena, Timika, Merauke, dan terutama di pegunungan tengah, tingginya ongkos konstruksi sangat memberatkan kontraktor.

"Itu belum bicara social cost yang justru lebih mahal ketimbang ongkos konstruksinya sendiri. Misalnya saya mau bangun jembatan dan normalisasi sungai di Timika. Nilai proyek hanya Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar, tapi karena ada kendala non-teknis, biaya membengkak tiga kali lipat," tutur Albert.

Kendala non-teknis yang mendongkrak ongkos sosial lebih tinggi adalah  klaim tanah ulayat, dan juga mekansme sosial tradisional yang masih berlaku di Papua. Selain juga masalah sosial lainnya seperti keamanan.

"Oleh karena itu, kami berharap pemerintah segera mempercepat pembangunan infrastruktur dasar jalan dan jembatan agar biaya transportasi dan angkut barang tidak melebihi nilai proyek. Selain jalan, pemerintah harus segera memikirkan untuk membangun rel kereta supaya lebih cepat dan efektif," harap Albert. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Monas Padat Pengunjung di Libur Lebaran, Capai 15.000 Orang Per Hari!
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau