Harga Barang Selangit, Kementerian PU-PR Percepat Pembangunan Infrastruktur di Papua

TIMIKA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (PU-PR) berkomitmen akan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar jalan dan jembatan di Papua. 

Menteri Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menyampaikan hal tersebut usai melakukan peninjauan lapangan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, dan Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua selama dua hari 14-15 Februari 2015.

"Setelah menyaksikan langsung di lapangan, kondisinya terisolasi, dan kompleks dengan medan yang begitu berat. Tantangannya berat. Selama ini, untuk mencapai satu desa dengan lainnya harus menggunakan transportasi udara (pesawat). Hal ini menyebabkan harga barang dan logistik sangat mahal," papar Basuki. 

Dia menuturkan, harga barang seperti beras Bulog satu kilogram dibanderol Rp 600.000, air minum dalam kemasan ukuran 250 mililiter dihargai Rp 25.000, harga bahan bakar minyak (premium) Rp 60.000 per liter. Demikian halnya harga material bangunan, semen mencapai Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta per zak. 

Untuk itu, lanjut Basuki, salah satu cara mengatasinya adalah dengan membangun infrastruktur dasar jalan dan jembatan. "Kemungkinan itu juga akan disertai dengan pembangunan perumahan. Kawasan industrinya juga harus dikembangkan. Kita bangun apa yang diperlukan rakyat Papua," ujar Basuki. 

Kawasan industri yang dimaksud, kata Basuki, bisa berupa kawasan industri khusus, kawasan ekonomi, atau pun kawasan industri terintegrasi. Mencakup di dalamnya permukiman untuk penduduk. "Yang jelas, bagian-bagian yang terkait dengan Pekerjaan Umum atau ke-PU-an, akan kami dukung sepenuhnya," tandas Basuki.

Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah X Papua, Thomas Setiabudi Aden mengakui kondisi medan Papua sangat sulit dan penuh tantangan. Meskipun terdapat 11 ruas jalan yang sudah terbuka dan terhubung, namun belum seluruhnya dapat dilalui kendaraan.

"Kami mendapat dana dari APBN senilai Rp 6 triliun untuk sejumlah infrastruktur di Papua, dan Papua Barat. Belum cukup, karena selain untuk mengembangkan jalan baru, juga untuk peningkatan jalan dan perawatan jalan yang sudah eksisting. Pembukaan ruas jalan baru juga tidak bisa langsung dengan pengaspalan," jelasnya. 

Untuk mendukung konektivitas di Papua, tutur Thomas, pihaknya akan memfokuskan pembangunan empat akses utama menuju pegunungan tengah yang saat ini masih terisolasi. Empat akses utama tersebut dari Timika, Nabire, Jayapura, dan Merauke menuju kabupaten-kabupaten di pegunungan tengah. Terdapat empat kabupaten yang belum dapat diakses dengan mudah yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai. 

"Dana yang dialokasikan untuk membuka akses ke pegunungan tengah ini sebesar Rp 2 triliun. Detail Engineering Design (DED) sudah selesai. Kami targetkan proses lelang selesai Maret 2015. Setelah itu baru bisa jalan. Saat ini kendala masih ada pada proses administrasi karena perubahan kementerian," ungkap Thomas. 

Empat akses utama ke pegunungam tengah ini, kata Thomas, ditargetkan rampung 2017 mendatang.