Walhi: Reklamasi dan Proyek Properti Penyebab Banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang merendam beberapa lokasi di Jakarta pada Senin (9/2/2015) dan Selasa (10/2/2015) masih menjadi sorotan utama para pemerhati lingkungan, terutama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Pasalnya, permasalahan banjir bukan saja karena curah hujan yang tinggi serta tidak berfungsinya beberapa pompa air, melainkan juga disebabkan kondisi permukaan tanah terus turun dan ruang terbuka hijau (RTH) yang semakin tergerus akibat masifnya pengembangan properti.

Direktur Walhi Jakarta, Puput TD Putra, menegaskan, pembangunan properti secara masif telah mengonversi lahan resapan air. RTH beralihfungsi menjadi gedung-gedung komersial, apartemen, pusat belanja, ruko, dan perkantoran.

Pengembangan properti tersebut tidak hanya terjadi di wilayah dengan peruntukan komersial melainkan zona terlarang pengembangan properti. Pengembang properti bahkan telah merambah teluk Jakarta sehingga memperparah kondisi lingkungan melalui pengembangan reklamasi.

“Harus dipahami karakteristik Jakarta ini berada di dataran rendah. Hukum alam dari air kan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah mencari muara. Ini kelihatannya yang masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta maupun pengembang. Daerah Jakarta itu sebagai tempat resapan air, tapi sudah beralih fungsinya jadi properti perumahan elit,” tulis Puput saat diwawancarai Kompas.com di Jakarta, Jumat (13/02/2015).

Puput menuturkan, adanya proyek reklamasi di teluk Jakarta yang diawali dengan pengerukan tanah, mengakibatkan air laut naik sehingga menyebabkan aliran air sungai terhambat sehingga terjadi pengendapan lumpur.

“Dampak reklamasi menyebabkan banjir di wilayah utara Jakarta. Pengerukan dalam proyek reklamasi membuat air laut naik sehingga aliran sungai terhambat. Sungai juga mengalami pengendapan lumpur yang akhirnya mendangkalkan. Wilayah Pusat Listrik Gas Uap (PLGU) Tanjung Priok dan Muara Karang juga terjadi penimbunan sehingga mengganggu air untuk suplai PLGU,” tandas Puput.

Seharusnya, saran Puput, pemerintah melakukan penertiban peraturan di bidang lingkunga, sehingga dapat mengembalikan RTH pada fungsinya. Pemerintah juga harus berupaya merevitalisasi 13 aliran sungai di Jakarta serta normalisasi Teluk jakarta.

“Selain itu, lakukan juga penyadaran kolektif bersama semua elemen dalam penanganan lingkungan di Jakarta. Kalau semua hal tersebut didasari dalam perspektif lingkungan yang baik serta bersinergi dengan program yang sedang dijalankan, saya rasa akan menjadi salah satu solusi menghadapi banjir Jakarta,” pungkas Puput.