Bangun Rumah Rakyat, Pemerintah Baru Sediakan Rp 18 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini, dari target satu juta unit rumah yang akan dibangun, sebanyak 603.516 unit dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada empat tantangan utama untuk membangun rumah-rumah tersebut, yaitu erkait pengadaan tanah, regulasi, kapasitas pembangunan dan pembiayaan.

Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus mengatakan, khusus tantangan pembiayaan, banyak yang mempertanyakan apakah pemerintah memiliki dana untuk membangun rumah MBR.

"Dana yang dibutuhkan untuk membangun 603 ribu unit ini adalah Rp 63 triliun," ujar Maurin saat diskusi panel "Program Pengadaan Sejuta Rumah: Peluang & Tantangan", di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Untuk menutupi dana tersebut, lanjut Maurin, pemerintah sudah bekerja secara detail melakukan beberapa perhitungan. Dia juga mengaku, bahwa pemerintah sudah berbicara intensif dengan Asian Development Bank dan World Bank untuk membantu pembiayaan ini.

Maurin menjelaskan lebih lanjut bahwa dari total Rp 63 triliun, dana yang tersedia sebanyak Rp 18,6 triliun. Dana tersebut berasal dari pemerintah sebesar Rp 8,1 triliun, Perumnas Rp 789 miliar, pengembang Rp 7,13 triliun, dan BPJS-T Rp 2,5 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan tiga fokus utama pemerintah. Prioritas pertama adalah untuk pengadaan uang muka.

"Tahun ini pemerintah merencanakan adanya uang muka. Dana yang dibutuhkan untuk uang muka adalah Rp 1,86 triliun. Sementara dana uang muka yang tersedia adalah Rp 220 miliar untuk 55.000 unit rumah. Setiap rumah mendapat bantuan empat juta (rupiah)," kata Maurin.

Fokus kedua, lanjut Maurin, adalah dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang membutuhkan Rp 46 triliun. Untuk FLPP, dana yang telah tersedia adalah Rp 5,1 triliun.

"Tapi, kita ketahui, FLPP di dalam proses penganggaran, masuk dalam anggaran Bendahara Umum Negara karena ini adalah dana investasi, dana bergulir. Dana ini agak fleksibel," papar Maurin.

Artinya, menurut dia, jika realisasi FLPP melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014, dana tersebut bisa dialihkan pada APBN 2015.

Fokus ketiga pemerintah dalam hal pembiayaan perumahan adalah dana penyertaan bank. Untuk ini, pemerintah membutuhkan Rp 15,3 triliun dan sudah tertutupi seluruhnya.

"Waktu BTN menyampaikan, tidak ada masalah untuk menyediakan dana ini. Jadi, kira-kira 30 persen problem sudah selesai karena dana pelaksana menurut BTN bisa disediakan," ucap Maurin.