BTN Menjadi "Motor" Atasi Kelangkaan Rumah

"Kami siap menjadi motor menggerakkan program ini. Kami akan merealisasikannya," ujar Maryono, Direktur Utama Bank BTN, usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh DPP REI di Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Ada dua peran utama BTN diharapkan menjadi motor merealisasikan program sejuta rumah itu. Pertama, BTN akan duduk sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan lending products kepada seluruh pihak terkait pembangunan perumahan, baik dari sisi pasokan maupun kebutuhan. Kedua, BTN menjadi inisiator dan integrator kerjasama antar-institusi dalam meningkatkan pasokan rumah.

"Bapak Wakil Presiden meminta kami menjadi pemeran utama melaksanakan penyediaan perumahan nasional, seperti program perumahan bagi buruh di dekat kawasan industri. Konsepnya sudah dibicarakan bersama tim Wapres. Pemerintah akan lebih fokus bagaimana membiayai rumah-rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, itu bisa lebih besar lagi," kata Maryono.

Maryono mengakui, masalah perumahan nasional memang cukup kompleks dan perlu campur tangan pemerintah mengatasinya. Permasalahan utamanya menyangkut pasokan, yaitu lahan dan infrastruktur, material bangunan, serta peraturan yang menyangkut pembangunan perumahan itu sendiri.

"Masalah lainnya adalah penghasilan masyarakat yang terbatas, kesiapan dukungan dana dari perbankan yang umumnya didukung oleh dana jangka pendek. Penyediaan dana jangka panjang oleh pasar modal sampai saat ini juga belum tersedia," ujarnya.

Maryono mengatakan, perlu intervensi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pasokan perumahan, khususnya perumahan murah. Selain itu, intervensi pemerintah juga dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Jadi, untuk mengatasi problematika perumahan nasional itu kuncinya ada pada political will pemerintah," ujar Maryono.

Kewenangan

Maryono menuturkan, ada banyak opsi dapat dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan program sejuta rumah tersebut. Salah satunya adalah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BTN. Pemerintah juga dapat menempatkan dana, seperti BPJS, Taspen, Bapertarum PNS, LPDP, dan sejenisnya untuk mendukung program tersebut.

"Atau, bisa juga dengan mekanisme pinjaman off shore dari World Bank, JICA, ADB, dan sejenisnya untuk mendukung tersedianya dana murah dari luar negeri," ujarnya.

Idealnya, Maryono mengatakan, BTN diberi kewenangan mengelola agar program rumah rakyat berjalan dengan dukungan penuh pemerintah. Untuk pelaksanaannya tetap di bawah koordinasi Kementrian PU dan Perumahan Rakyat.

Saat ini, BTN masih menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia dengan penguasaan pangsa pasar total KPR sebesar 24 persen. Adapun untuk segmen KPR subsidi, peran bank pelat merah ini masih sangat dominan dengan pangsa pasar lebih dari 95 persen dari total penyaluran FLPP tahun 2011, 2012, serta 2013.

Hingga 2014 lalu, total KPR bersubsidi yang sudah disalurkan BTN sejak 1976 berjumlah sekitar Rp 60 Triliun dan telah dimanfaatkan oleh lebih dari 2,6 juta masyarakat Indonesia. Sementara itu, khusus untuk program FLPP yang dijalankan mulai 2010 sampai 2014 lalu, telah direalisasikan lebih dari 368.000 unit rumah dengan total kredit mencapai lebih dari Rp 25 triliun.

"Khusus FLPP tahun 2014 kami melampaui target pemerintah 58.000 unit, yaitu terealisasi 93.000 unit dengan jumlah kredit lebih dari Rp 7,9 triliun," ujar Maryono.