Atasi Urbanisasi, Pemerintah Harus Bangun Rusun Dekat Kawasan Industri

JAKARTA, KOMPAS.com - Program satu juta rumah yang dicanangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla diprediksi sulit berjalan baik, apalagi yang ditargetkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain mengalami berbagai kendala, seperti penguasaan lahan dan minimnya anggaran, penempatan rumah di areal yang jauh dari kawasan ekonomi juga dianggap akan menurunkan daya beli masyarakat.

Pengamat Ekonomi Aviliani mengatakan, lokasi perumahan rakyat yang jauh dari pusat perekonomian akan menurunkan minat serta daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan lokasi perumahan yang jauh dari tempat kerja penduduk membengkakkan biaya transportasi mereka.

“Saat ini model untuk seribu rumah rakyat kan rumah tapak (landed house), itu bisa jadi lokasinya jauh dari pusat perekonomian. Karena lahan di pusat perekonomian juga sudah menipis. Hal tersebut membuat biaya transportasi lebih mahal. Hampir sama mahalnya dengan biaya makan. Karena rumahnya di mana, kantornya di mana,” ujar Aviliani saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP dan DPD Real Estat Indonesia (REI), di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Seharusnya, pembangunan rumah rakyat dialihkan ke wilayah industri dengan bentuk rumah susun. Dengan begitu, menurut Aviliani, MBR tak perlu lagi kesulitan mencicil rumah yang dibelinya. Ia pesimis MBR akan mau membeli rumah rakyat yang ditawarkan bila lokasinya jauh.

“Mestinya pemerintah itu bekerjasama dengan swasta untuk bikin perumahan susun di dekat pabrik atau perusahaan. Jadi nanti uang transportasinya bisa dialihkan untuk cicilan rumah. Oleh karena itu, perlu insentif untuk mendirikan rumah susun di dekat industri/perusahaan karena mereka punya daya beli yang terbatas. Saya takut sejuta rumah ini pembelinya adalah orang yang sudah punya rumah juga. Karena buat apa beli rumah yang jauh,” lanjut Aviliani.

Alternatif lain yang bisa dibentuk, tambah Aviliani, adalah dengan membuat kota mandiri. Dengan sistem kota mandiri, masyarakat dapat menjalankan perekonomian di tempat tinggalnya tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi yang mahal.

“Penduduk kita ini masih terpusat. Bangunan perumahan perlu mengarah pada kota mandiri atau model kawasan industri untuk pemerataan. Hal-hal semacam ini menurut saya perlu dikembangkan supaya wilayah sub-urban itu bisa lebih banyak. Kalau tidak, urbanisasi bisa semakin tinggi,” tandas Aviliani.