Kena Pajak Barang Mewah, REI Usulkan Asing Miliki Properti

Kompas.com - 28/01/2015, 07:00 WIB
Ilustrasi properti apartemen www.shutterstock.comIlustrasi properti apartemen
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) memahami bahwa pemerintah ingin memenuhi target penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Meski begitu, rencana revisi peraturan pajak properti tentang penggolongan barang mewah dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bukanlah solusi yang tepat.

"Harga jual minimum unit rumah tapak sebesar Rp 5 juta per meter persegi dan Rp 13,3 juta per meter persei untuk apartemen sudah dikategorikan barang 'sangat mewah'. Kami merasa patokan harga itu sangatlah tidak mungkin sebab harga jual rusunami di wilayah Jabodetabek saja sudah di kisaran Rp 9 juta per meter persegi," jelas Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy di Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Dia melanjutkan, apabila peraturan tersebut direvisi, yaitu harga properti seharga Rp 2 miliar dianggap masuk dalam kategori barang 'sangat mewah', maka penjual akan terkena PPnBM. Sektor properti, menurut Eddy, akan terbebani pajak penjualan sebesar 45 persen.

"PPN 10 persen, PPh 5 persen, PPnBM 20 persen, Pajak sangat mewah 5 persen dan BPHTB 5 persen. Belum lagi pajak-pajak yang harus ditanggung oleh pengembang sebelumnya seperti pajak kontraktor, akuisisi lahan, sertifikat induk, dan sebagainya," tutur Eddy.

Jika pemerintah bertujuan memenuhi target penerimaan negara melalui sektor pajak, Eddy mengusulkan untuk mencari alternatif lain. Sebagai contoh, pemerintah bisa membuka kepemilikan properti bagi warga negara asing (WNA).

"Seperti diketahui, negara-negara lain bisa memanfaatkan properti sebagai sumber pendapatan negara yang cukup besar. Properti di Indonesia cukup diminati oleh WNA dan kalangan ekspatriat yang bekerja di Indonesia," sebut Eddy.

Pemerintah, tambah dia, bisa membuat kebijakan guna mematok harga jual minimal unit properti yang boleh dibeli WNA. Kebijakan tersebut berupa besaran pajak yang lebih besar untuk dibebankan kepada konsumen dari kalangan pendatang.

Ketua Kehormatan DPP REI, Teguh Satria, juga menyarankan hal senada dengan Eddy soal kepemilikan properti bagi WNA.

"Kalau bisa jual ke orang asing, 3-5 tahun saja, kita bisa jual 10.000 unit, kalau dikali Rp 5 miliar (harga per unit) totalnya itu Rp 50 triliun. Kasarnya, ngapain (pemerintah) ngutak-ngutik (properti yang harganya) Rp 1,2 miliar - Rp 1,7 miliar," ucap Teguh.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X