Pilihannya, Membuat Badan Perumahan Baru atau Menggunakan Perumnas?

Kompas.com - 27/10/2014, 11:06 WIB
Pembentukan Badan Pelaksana Perumahan merupakan www.shutterstock.comPembentukan Badan Pelaksana Perumahan merupakan "pekerjaan rumah" terpenting yang belum terselesaikan oleh Pemerintah, sebab sampai saat ini atau setelah 3 tahun sejak UU No 1 mengenai Perumahan dan Permukiman tahun 2011 dibuat, badan tersebut tak juga kunjung dibentuk.
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Basuki Hadimuljono resmi menduduki jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan diambilnya keputusan tersebut, pemerintah harus segera membentuk Badan Pelaksana Perumahan seperti diamanatkan dalam UU No 1 mengenai Perumahan dan Permukiman tahun 2011.

Demikian diungkapkan pengamat properti dan perumahan dari Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, kepada Kompas.com, Minggu (26/10/2014) malam. Ali mengatakan, hal tersebut merupakan "pekerjaan rumah" terpenting yang belum terselesaikan, sebab sampai saat ini atau setelah 3 tahun sejak UU itu dibuat, Badan Pelaksana Perumahan tak kunjung juga dibentuk.

"Badan inilah yang akan memberikan fokus terhadap penyelesaian permasalahan perumahan rakyat yang terjadi selama ini," ujar Ali.

"Tanpa itu, kementerian perumahan tidak akan fokus. Kalau bukan badan baru, maka Perumnas harus diusahakan sebagai badan, tetapi harus keluar dulu dari BUMN dan harus ada reformasi sumber daya manusia di tubuh Perumnas," tambahnya.

Ali mengatakan, selama dua kali periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masalah perumahan semakin mundur. Ternyata, lanjut dia, janji pemerintah yang baru tidak juga memperlihatkan sebuah kemajuan dalam perumahan rakyat.

"Indikasi bagi-bagi jatah untuk orang-orang dekat juga diperkirakan akan membuat bias kriteria profesional yang ada saat ini. Ini sangat saya khawatirkan," kata Ali.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan susunan kabinetnya, Minggu (26/10/2014) sore, di Istana Negara, Jakarta. Ada empat menteri koordinator dengan 34 kementerian dan lembaga setingkat menteri. Baca: Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Adapun Basuki Hadimuljono resmi menduduki jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan penunjukkan itu, Basuki Hadimuljono resmi menduduki posisi sebagai pimpinan di Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum yang telah digabungkan. Baca: Basuki Cocok Menempati Pos Kementerian Perumahan dan PU.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X