Nih... "Pekerjaan Rumah" Pertama Menteri PU dan Perumahan Rakyat!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat properti dan perumahan dari Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, menilai penggabungan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum membuktikan bahwa perumahan rakyat masih dianggap tidak penting atau "anak tiri". Ali khawatir, penggabungkan itu membuat kementerian bekerja tidak fokus, di sisi lain masalah perumahan rakyat telah amburadul dan kini semakin kusut.

"Pola pikir yang salah ternyata terus mewarnai pemerintahan baru ini, yang seharusnya memandang perumahan rakyat sebagai indikator kesejahteraan suatu negara. Ini akan membuat pasar perumahan komersial akan terus tidak terkendali dan masyarakat yang membutuhkan rumah murah tak kunjung terselesaikan," kata Ali kepada Kompas.com, Minggu (26/10/2014) malam.

"Untuk urusan PU, dia (Basuki) okelah. Tapi, kalau untuk perumahan rakyat, masih tanda tanya. Persoalan perumahan rakyat sangat kompleks dan beliau tak punya pengalaman di sana," tambahnya.

Dengan diambilnya keputusan tersebut, lanjut Ali, pemerintah harus segera membentuk Badan Pelaksana Perumahan seperti diamanatkan dalam UU No 1 mengenai Perumahan dan Permukiman tahun 2011. Ini merupakan "pekerjaan rumah" terpenting yang belum terselesaikan, sebab Badan Pelaksana Perumahan tersebut sampai saat ini atau setelah 3 tahun sejak UU itu dibuat, tak kunjung juga dibentuk.

"Badan inilah yang akan memberikan fokus terhadap penyelesaian permasalahan perumahan rakyat yang terjadi selama ini," ujar Ali.

Ali menambahkan, selama dua kali periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masalah perumahan semakin mundur. Ternyata, lanjut dia, janji pemerintah yang baru tidak juga memperlihatkan sebuah kemajuan dalam perumahan rakyat.

"Indikasi bagi-bagi jatah untuk orang-orang dekat juga diperkirakan akan membuat bias kriteria profesional yang ada saat ini. Ini sangat saya khawatirkan," kata Ali.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan susunan kabinetnya, Minggu (26/10/2014) sore, di Istana Negara, Jakarta. Ada empat menteri koordinator dengan 34 kementerian dan lembaga setingkat menteri. Baca: Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Adapun Basuki Hadimuljono resmi menduduki jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan penunjukkan itu, Basuki Hadimuljono resmi menduduki posisi sebagai pimpinan di Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum yang telah digabungkan. Baca: Basuki Cocok Menempati Pos Kementerian Perumahan dan PU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.