Kementerian Agraria dan Tata Ruang Ujung Tombak Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 25/10/2014, 12:05 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, menggabungkan kementerian agraria dan tata ruang, disambut positif asosiasi profesi perencana wilayah dan kota.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro, menganggap penggabungan tersebut akan menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaan pembangunan nasional selama lima tahun ke depan dalam agenda reformasi pertanahan (land-reform) kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sejak ditempatkannya penataan ruang sebagai salah satu urusan bidang ke-PU-an di awal pemerintahan SBY, maka tata ruang selalu dikaitkan dengan kebijakan sektoral. Padahal dalam praktiknya banyak sekali persoalan dan konflik pertanahan mendasar antarsektor yang tidak berkesudahan," ujar Bernardus kepada Kompas.com, Sabtu (25/10/2014).

Dia menjelaskan, persoalan dan konflik tersebut adalah pertama, tidak jelasnya kementerian yang disebut membidangi urusan tata ruang di dalam UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang.

Kedua, tersebarnya urusan tata ruang di berbagai kementerian sektor sehingga menyebabkan multi-interpretasi terhadap kelayakan pemanfaatan ruang, yang berujung pada lambannya keputusan pemerintah terhadap pemanfaatan ruang dan perubahan atas peruntukan ruang tersebut.

"Ketiga, penerjemahan ruang yang cenderung hanya terfokus pada daratan saja, menyebabkan adanya kekosongan aturan baik itu yang sifatnya norma maupun sampai kepada petunjuk pelaksanaan, terhadap dimensi ruang dan keruangan yang lainnya," tutur Bernardus.

Dimensi ruang yang dimaksud, lanjut dia, adalah dimensi tanah, bawah tanah, laut, bawah laut, udara, dan ruang budaya. Sehingga sudah seharusnya aturan yang ada dibuat lengkap dengan mengatur ke-enam dimensi itu secara terpadu dan harmoni," tutur Bernardus.

Keempat, pada dimensi tanah dan bawah tanah, masih terdapat tumpang tindih pengaturan baik dalam hal pendaftaran (land register) mapun peruntukan (land use).

Khusus di daerah, urusan pertanahan dan tata ruang sudah diserahkan kepada otoritas pemerintah daerah. Seringkali ditemui adanya ketidaksesuaian antara status, kepemilikan, dan tata guna tanah.

Kelima, pada dimensi laut dan bawah laut, selama ini masih ada kebingungan antara Kementerian PU dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan urusan pengaturan ruang laut dan bawah laut.

"Pergantian rezim yang diikuti perubahan perangkat kerja pemerintahan merupakan suatu keniscayaan. Karena perubahan tersebut akan memberikan warna bagi perkembangan ilmu dan praktik profesi penataan ruang dan perkembangan wilayah di Indonesia," pungkas Bernardus.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Genjot Kualitas Furnitur, Ada Diskon Pembelian Mesin Peralatan

Genjot Kualitas Furnitur, Ada Diskon Pembelian Mesin Peralatan

Berita
Inilah 5 Infrastruktur Terbesar di Asia-Pasifik, IKN Indonesia Salah Satunya

Inilah 5 Infrastruktur Terbesar di Asia-Pasifik, IKN Indonesia Salah Satunya

Berita
PHRI Jakarta Tolak Program Sertifikasi CHSE Kemenparekraf, Ini Alasannya

PHRI Jakarta Tolak Program Sertifikasi CHSE Kemenparekraf, Ini Alasannya

Hotel
Ini Deretan Hotel Mewah yang Didesain Perancang Busana (I)

Ini Deretan Hotel Mewah yang Didesain Perancang Busana (I)

Hotel
Rumah Anda Sempit? Ini 8 Cara Membuatnya Lebih Lega dan Nyaman

Rumah Anda Sempit? Ini 8 Cara Membuatnya Lebih Lega dan Nyaman

Umum
[POPULER PROPERTI] Tahun 2022 Tuntas, Pembebasan Lahan Tol Cijago Baru 80 Persen

[POPULER PROPERTI] Tahun 2022 Tuntas, Pembebasan Lahan Tol Cijago Baru 80 Persen

Berita
Konstruksi Tuntas, Arena Dayung Dimanfaatkan Atlet PON Papua Latihan

Konstruksi Tuntas, Arena Dayung Dimanfaatkan Atlet PON Papua Latihan

Berita
Dibanderol Rp 600 Juta, Apartemen Ini Bisa Ditempuh 3 Menit dari Tol Gading-Serpong

Dibanderol Rp 600 Juta, Apartemen Ini Bisa Ditempuh 3 Menit dari Tol Gading-Serpong

Apartemen
Selama Uji Coba, Ini Kendaraan yang Boleh Lintasi Jembatan Sei Alalak

Selama Uji Coba, Ini Kendaraan yang Boleh Lintasi Jembatan Sei Alalak

Berita
Atas Perintah Jokowi, Jembatan Sei Alalak 'Open Traffic' Minggu Ini

Atas Perintah Jokowi, Jembatan Sei Alalak "Open Traffic" Minggu Ini

Berita
50 Rumah Subsidi di Bali Dapat Bantuan Jalan Lingkungan Rp 182 Juta

50 Rumah Subsidi di Bali Dapat Bantuan Jalan Lingkungan Rp 182 Juta

Berita
Baru 80 Persen, Pembebasan Lahan Tol Cijago Terganjal Sejumlah Kendala

Baru 80 Persen, Pembebasan Lahan Tol Cijago Terganjal Sejumlah Kendala

Konstruksi
[POPULER PROPERTI] Toilet Ala Hotel Bintang Lima Hadir di Pasar Modern BSD City, Tarif Dipatok Rp 2.000

[POPULER PROPERTI] Toilet Ala Hotel Bintang Lima Hadir di Pasar Modern BSD City, Tarif Dipatok Rp 2.000

Berita
Gunakan Fasad Lama, Bangunan Ini Direkonstruksi Lebih Kontemporer

Gunakan Fasad Lama, Bangunan Ini Direkonstruksi Lebih Kontemporer

Konstruksi
Terpanjang di Indonesia, 585 Batang Rel Kereta Cepat Jakarta Bandung Siap Dipasang

Terpanjang di Indonesia, 585 Batang Rel Kereta Cepat Jakarta Bandung Siap Dipasang

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.