Jokowi Harus Prioritaskan Profesional untuk Posisi Menpera

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor perumahan rakyat selama ini belum diurus dengan baik. Kekurangan pasokan atau backlog perumahan sudah mencapai lebih dari 15 juta unit, dan diprediksi terus bertambah setiap tahun. Karena itu, sektor perumahan rakyat perlu ditanggani serius oleh Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) yang benar-benar mengetahui akar persoalan dan jalan keluar untuk mengatasi situasi “darurat” rumah rakyat.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, berharap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti tidak lagi menganggap masalah perumahan rakyat sebagai program pinggiran. Karena rumah merupakan tempat pembentukan karakter dan kepribadian anak bangsa, sehingga paling tepat untuk mewujudkan rencana revolusi mental.

Dia menilai Menpera yang nanti ditunjuk adalah sosok yang mengetahui perumahan rakyat secara menyeluruh, punya pengalaman mengurusi perumahan rakyat, serta telah membuktikan diri memperjuangkan perumahan rakyat. Bukan tokoh politik untuk memenuhi jatah partai politik (parpol) pendukung.

“Untuk mengetahui inti masalah perumahan rakyat ini, maka Jokowi-JK harus didampingi oleh para profesional dalam mengemban tugas-tugasnya. Harus diingat bahwa penyediaan rumah merupakan tanggung jawab negara dan itu adalah amanah UUD 1945,” ujar Ali.

Pakar Kebijakan Publik, Andrinof A Chaniago, berpendapat senada. Menurutnya, Menteri Perumahan Rakyat sebaiknya diisi dari kalangan profesional karena lebih mengetahui akar persoalan di sektor tersebut, dan seharusnya tidak memiliki konflik kepentingan. Profesional yang dimaksud bisa dari berbagai kalangan seperti akademisi, birokrat atau juga pelaku bisnis.

“Profesional tahu akar persoalan dan diharapkan lebih cepat menyelesaikan persoalan. Yang jelas kepentingan mereka lebih sedikit bahkan sempit sekali,” tegas dia.

Sebelumnya Jokowi menegaskan akan ada 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari profesional partai politik dalam kabinet baru yang akan dia bentuk. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan tegas menyebutkan dirinya akan lebih mengutamakan menteri dari kalangan profesional.

“Meski ada menteri dari kalangan parpol, namun saya akan berbicara dengan Pak Jusuf Kalla agar yang banyak adalah profesional,” kata Jokowi.

Saat ini Jokowi-JK sedang menyaring nama-nama calon menteri yang jumlahnya terus mengerucut dari sekitar 2.800 nama yang masuk lewat Tim Transisi.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Akbar Faizal, menyatakan kriteria utama calon menteri dari kalangan profesional ada tiga yakni berani, bersih, dan memiliki kompetensi. 

Saat ini beberapa nama telah mencuat sebagai calon Menpera di kabinet Jokowi-JK antara lain Marwan Jafar (PKB), Enggartiasto Lukita (Partai Nasdem) dan Eddy Ganefo (Ketua Umum Apersi).