Kompas.com - 17/09/2014, 13:12 WIB
Alat berat meratakan areal persawahan di Tangerang, Banten, Jumat (22/2/2013). Pengembangan kawasan industri dan perumahan berpengaruh terhadap pengurangan lahan pangan dan kondisi masyarakat.  KOMPAS/AGUS SUSANTO Alat berat meratakan areal persawahan di Tangerang, Banten, Jumat (22/2/2013). Pengembangan kawasan industri dan perumahan berpengaruh terhadap pengurangan lahan pangan dan kondisi masyarakat.
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Tanah merupakan inti utama dalam setiap urusan pertanian. Betapa pentingnya tanah terlihat dari maraknya ketimpangan penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atas tanah. Oleh karena itu, anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, Usep Setiawan, menganggap bahwa pengadaan Kementerian Koordinator Agraria penting untuk dipertimbangkan.

"Siapa Menko Agraria itu? Bicara konsep agraria, tanah adalah pondasinya, dasarnya," ujar Usep dalam "Workshop Wartawan di Bidang Pertanahan BPN RI", di Hotel Amoz Cozy, Jakarta Selatan, (16/9/2014).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, filosofi tanah menjadi perekat NKRI dan dicerminkan dalam kelembagaan yang vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional RI. Karena itulah, BPN RI menjadi tiang atau pilar utamanya, yang kemudian bisa dipertimbangkan menjadi Kemenko Agraria. Kemenko ini akan membawahi sektor lainnya terkait dengan tanah, antara lain pertanian dan kehutanan.

"Ini opsi. Di rumah transisi yang saya ikuti, presiden terpilih dan wakil presiden terpilih (Joko Widodo-Jusuf Kalla) diberi opsi, kalau mau (membentuk) Menko Agraria, ini konsepnya, ini prasyaratnya, ini konsekuensinya. Begitu pula jika jadi Kementerian Agraria," papar Usep.

Dia menuturkan, untuk saat ini pembahasan tersebut masih digodok. Sebelumnya, menurut Usep, Jokowi menyebutkan akan membentuk 3 kementerian baru, termasuk Kementerian Agraria. Hasilnya, baru akan diketahui pada tanggal 20 oktober. Namun demikian, apa pun yang diputuskan oleh Jokowi-JK, Usep berharap komitmen sebagai presiden dan wakil presiden baru harus tercermin dalam penguatan kelembagaan BPN ini.

"Tanpa itu, kita akan berputar pada masalah yang sama. Terbatasnya kewenangan, tidak adanya lembaga yang punya tugas khusus untuk menjalankan reforma agraria, tarik menarik antar kementerian. Itu membuat program tidak bisa berjalan," kata Usep.

Dia juga mengharapkan, pemerintahan mendatang akan dilandasi oleh kerja sama tim yang baik, misalnya antara menteri agraria dan menteri kehutanan. Kedua kementerian ini harus tahu betul apa itu reforma agraria dan punya kemampuan menjalankan tugas bersama. Selain itu, diperlukan juga kemauan anggota kabinet untuk terbiasa turun ke masyarakat melihat kenyataan sosial di lapangan dan dekat dengan media, untuk memastikan program pemerintah bisa berjalan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.