RUU Pertanahan Pasal 31 Ayat 1 Ditangguhkan

Hal tersebut menjadi isu panas, terutama di kalangan pengembang dan pelaku industri. Tidak hanya Hidayat, asosiasi pengembang(Realestat Indonesia atau REI) pun menyatakan bahwa pembatasan itu seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam UU.

"Saya sudah bicara dengan Kepala BPN, pokoknya 400 hektar. Batasan itu dihapus. Di Undang-Undang Pertanahan juga dihapus karena itu surat keputusannya merupakan domain menteri," ujar Hidayat seusai Pembukaan Rakernas XVI HKI (Himpunan Kawasan Industri Indonesia), Kamis (19/6/2014).