Pelanggaran Tata Ruang dan "Uji Nyali" Pemerintah Daerah

Kompas.com - 08/05/2014, 14:23 WIB
Pemandangan yang indah dan udara sejuk membuat kawasan Puncak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat banyak dilirik pengunjung asal DKI Jakarta. Hal ini membuat usaha hotel maupun restoran tumbuh pesat, sehingga membuat lahan terbuka semakin berkurang seperti terlihat di Kecamatan Cisarua, Senin (7/1/2013). 

KOMPAS/ANTONY LEEPemandangan yang indah dan udara sejuk membuat kawasan Puncak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat banyak dilirik pengunjung asal DKI Jakarta. Hal ini membuat usaha hotel maupun restoran tumbuh pesat, sehingga membuat lahan terbuka semakin berkurang seperti terlihat di Kecamatan Cisarua, Senin (7/1/2013).
Penulis Tabita Diela
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah mengaudit ulang pemetaan tata ruang kota butuh tindak lanjut dari pemerintah daerah. Awal tahun ini, Dirjen Tata Ruang Kementerian PU, Imam S Ernawi, menyatakan bahwa pemerintah akan mengaudit ulang pemetaan tata ruang kota terkait banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan sekitarnya.

Menanggapi hal itu, pengamat perkotaan Yayat Supriatna mempertanyakan nyali dan keberanian tiap daerah menindak pelanggaran yang terjadi. Semua kembali pada komitmen pemerintah daerah.

"Sekarang ini Dirjen Tata Ruang sudah melakukan audit tata ruang. Hampir di seluruh Jabodetabek terjadi pelanggaran terkait alih fungsi tata ruang. Sekarang tergantung keberanian pemerintah daerahnya. Yang jadi pertanyaan adalah keberanian setiap daerah menindak," kata Yayat kepada Kompas.com, Kamis (8/5/2014).

Yayat sempat mengungkapkan bahwa di dalam tata ruang terdapat investasi. Tidak sedikit pihak yang ingin merealisasikan rencananya dengan cara memotong proses perizinan, contohnya lewat suap-menyuap. Padahal, di dalam mekanisme perizinan terdapat pengendalian.

Adapun terkait kasus serupa yang tengah menimpa Bupati Bogor Rachmat Yasin, Yayat mengatakan bahwa ketegasan bupati terkait perizinan itu sangat penting. (Baca: Bupati Bogor Ditangkap Terkait Izin Tata Ruang Bogor-Puncak-Cianjur).

"Yang paling penting, ini sebagai peringatan, bupati tidak memberikan izin. Karena Kabupaten Bogor sedang menyusun kembali, menyesuaikan tata ruang yang baru sehingga untuk sementara sebaiknya dilakukan penghentian terhadap izin-izin yang diberikan," tandasnya. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X