Kompas.com - 07/05/2014, 11:38 WIB
Pertumbuhan Perkantoran di Jakarta Selatan - Pembangunan gedung perkantoran kian marak di sepanjang Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (17/1). Ketersediaan lahan yang masih memadai menjadi alasan para pengembang membangun properti terutama perkantoran di kawasan selatan. Kondisi ini mendorong kawasan ini tumbuh sebagai kawasan perkantoran baru sebagai alternatif menghindari kepadatan di tengah kota. KOMPAS/IWAN SETIYAWANPertumbuhan Perkantoran di Jakarta Selatan - Pembangunan gedung perkantoran kian marak di sepanjang Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (17/1). Ketersediaan lahan yang masih memadai menjadi alasan para pengembang membangun properti terutama perkantoran di kawasan selatan. Kondisi ini mendorong kawasan ini tumbuh sebagai kawasan perkantoran baru sebagai alternatif menghindari kepadatan di tengah kota.
Penulis Tabita Diela
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat mengatakan, bahwa luas tanah maksimum untuk keperluan bisnis atau kawasan industri dalam UU Pertanahan sangat terbatas. Menurut dia, luas minimal kawasan industri yang secara ekonomis masih memberikan keuntungan bagi pengelola kawasan industri adalah sekitar 1000 hektar.

Hidayat mengungkapkan, secara prinsip memang pembatasan pemilikan tanah perlu dibatasi. Sementara itu, RUU Pertanahan Pasal 31 Ayat 1 membatasi Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan luas paling banyak 200 hektar untuk kawasan industri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, pengembang kawasan industri bukan spekulan. Pengembangan tanah dan infrastruktur di dalam kawasan industri sesuai dengan Izin Usaha Kawasan Industri. Pengembangnya harus kredibel dan benar-benar melakukan pembangunan kawasan industri dengan terencana.

"Memang, secara prinsip pemilikan tanah harus dibatasi agar tidak menimbulkan monopoli di bidang penguasaan tanah dan terjadinya pelanggaran hak azasi manusia," ujar Hidayat pada dalam seminar yang diadakan Realestat Indonesia (REI) di Jakarta, Selasa (6/5/2014).

"Adanya pembatasan luas tanah yang dikuasai dengan HGB menjadi kendala tersendiri untuk menunjang program pemerintah dalam membangun dan meningkatkan daya saing kawasan industri dibandingkan dengan negara tetangga," tambahnya.

Beberapa poin yang disampaikan Hidayat memberikan gambaran efek Pasal 31 Ayat 1 pada dunia industri Tanah Air. Pertama, pembatasan luas kawasan industri sebesar 200 hektar hanya akan membuat pengembang tidak tertarik membangun kawasan industri karena tidak layak secara ekonomis. Kedua, program pemerintah sendiri terhambat.

"Akibatnya, iklim investasi sektor industri tidak kondusif," katanya.

Ketiga, pertumbuhan sektor industri tidak akan optimal. Padahal, industri merupakan sektor yang diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang akan melengkapi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terus mendapat kritik. Realestat Indonesia (REI) adalah salah satu yang melontarkan keberatannya terhadap beberapa poin dalam RUU tersebut.

Salah satu keberatan tersebut ada pada RUU Pertanahan Pasal 31 Ayat 1. Bagian dalam RUU itu membatasi luas lahan yang diberikan kepada penerima hak sesuai peruntukkannya, yaitu 200 hektar untuk perumahan, 100 hektar untuk perhotelan, dan 200 hektar untuk industri. REI menyatakan pembatasan itu seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam UU.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.