Balikpapan Menuju Kota Metropolitan

Kompas.com - 22/03/2014, 17:03 WIB
Hutan bakau yang dikelola swadaya oleh masyarakat di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain pusat konservasi, hutan bakau seluas lebih kurang 150 hektar tersebut merupakan habitat bagi bekantan dan menjadi tujuan wisata alam. KOMPAS/LUCKY PRANSISKAHutan bakau yang dikelola swadaya oleh masyarakat di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain pusat konservasi, hutan bakau seluas lebih kurang 150 hektar tersebut merupakan habitat bagi bekantan dan menjadi tujuan wisata alam.
|
EditorHilda B Alexander
BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Balikpapan tengah bertransformasi menjadi metropolitan. Kota terbesar kedua di Kalimantan Timur ini dianggap punya potensi besar menjadi metropolitan baru yang sangat berpengaruh.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro, mengutarakan hal tersebut terkait posisi Balikpapan, dan dua kota lainnya yakni Makassar, dan Manado, dalam peran dan fungsinya secara strategis bagi Kawasan Timur Indonesia, kepada Kompas.com, Sabtu (22/3/2014).

Menurutnya, kota seluas 503,3 kilometer persegi ini, memang belum memiliki jumlah populasi sesuai kriteria metropolitan yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum yakni sekitar 1 juta jiwa lebih, namun kota ini punya potensi lain yang bisa dikembangkan sehingga mengubahnya menjadi kota metropolitan.

"Di Balikpapan telah terjadi proses penyatuan konurbasi beberapa wilayah di sekitarnya baik secara fisik maupun aktivitas bisnis dan ekonomi. Sehingga kota ini menjadi sentranya. Terlebih Balikpapan berada pada posisi yang sangat strategis secara geografis, ekonomis, dan juga politik," jelas Bernardus.

Berbeda posisinya dengan Samarinda yang merupakan ibukota dan dirancang sebagai pusat pemerintahan, pusat administrasi, pusat konservasi dengan basis ekonomi pada industri pariwisata. "Adapun kontribusi industri pertambangan, itu seharusnya diklasterisasi, dan menjadi domain Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memanfaatkannya seefektif dan seefisien mungkin," kata Bernardus.

Lebih lanjut ia memaparkan, Balikpapan punya "tarikan" yang luar biasa dari berbagai aspek kehidupan. Kota ini tidak tergantung pada Jakarta, karena telah lama mempunyai basis ekonomi berupa jasa dan perdagangan dengan cantelan pada industri pertambangan minyak, batu bara, dan gas yang mampu mereka kelola sendiri. Ini dimungkinkan karena banyak perusahaan nasional, dan multinasional yang bercokol di Balikpapan.

Pertumbuhan sektor properti, menurutnya, adalah dampak positif dari kegiatan jasa dan perdagangan tersebut di atas. Kebutuhan hunian, ruang ritel, fasilitas hiburan, dan perhotelan kian menguat seiring intensitas bisnis jasa dan perdagangan.

Diakui Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, bahwa sektor properti berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Balikpapan yang mencapai 9,03 persen tahun 2013, selain investasi di Kawasan Industri Kariangau (KIK). "Sektor properti menempati posisi atas realisasi investasi dan menjadi generator pertumbuhan ekonomi kota," ujarnya.

Titik temu (hub)

Lebih lanjut Bernardus menganalisa, bahwa Balikpapan berpotensi menjadi hub untuk wilayah Kalimantan. Hal ini dipicu oleh pembangunan infrastruktur, pusat kegiatan ekonomi, pusat industri (KIK), pelabuhan laut, dan terbaru Bandara Internasional Sepinggan Baru dengan kapasitas 10 juta penumpang per tahun.

"Kelengkapan fasilitas dan infrastruktur serta utilitas kegiatan publik tersebut dapat mendorong kegiatan bisnis regional lebih aktif dengan intensitas tinggi," imbuh Bernardus.

Hanya, perlu diperhatikan dan menjadi visi pemimpin kota Balikpapan ke depan, adalah harus mampu mengendalikan Tata Ruang dan Wilayah kota dalam koridor RTRW 2012-2032 yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Wali Kota, siapa pun sosoknya, harus memegang komitmen, dan dapat menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara terperinci setiap wilayah dan menetapkan zonasi secara ketat. Jika sebuah wilayah akan dikembangkan menjadi pusat komersial yang di dalamnya terdapat properti multifungsi, maka harus menjaganya agar tetap demikian. Sebaliknya, jika sebuah wilayah peruntukannya sebagai ruang terbuka hijau, terlarang bagi komersial," tandas Bernardus.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X