Kompas.com - 19/02/2014, 18:29 WIB
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Lagi, wajah sektor properti Indonesia tercoreng. Setelah sengketa konsumen versus PT Bukit Sentul Tbk mencuat pada 2001 lalu, kini kasus serupa terjadi antara konsumen apartemen Kemanggisan Residence berhadapan dengan PT Mitra Safir Sejahtera (MSS).

Kasus tersebut menambah panjang daftar sengketa properti yang melibatkan konsumen dan pengembang. Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menunjukkan, sepanjang 2013, sengketa properti yang tercatat dalam buku pengaduan mencapai 121 kasus, atau sekitar 15,5 persen dari total 778 kasus.

Jumlah tersebut menempatkan sengketa properti berada di peringkat ketiga tertinggi, setelah perbankan dan telekomunikasi.

Mengapa kasus hukum di sektor properti tersebut terus berulang dan memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun?

Ketua YLKI, Sudaryatmo, mengatakan bahwa terjadinya sengketa properti dan terus berlanjut setiap tahun merupakan potret lemahnya posisi tawar konsumen. "Hak konsumen sudah dikebiri bahkan ketika baru menunjukkan minat membeli properti. Mereka sudah harus diwajibkan membayar uang tanda jadi. Bila pembelian dianulir makan tanda jadi tersebut, hangus," ujar Sudaryatmo kepada Kompas.com, Rabu (19/2/2014).

Dalam kasus Kemanggisan Residence, Sudaryatmo menegaskan, seharusnya tidak perlu terjadi, apabila konsumen bersama pengembang dan kurator yang ditunjuk, menempuh jalan perdamaian.

"Jalan damai pasca pailit jauh lebih bagus ketimbang menempuh jalur litigasi untuk kemudian konsumen merugi. Nah, kurator yang memproses kepailitan MSS sebagai pengembang Kemanggisan Residence, seharusnya mengusahakan perdamaian," tandasnya.

Hanya, imbuh Sudaryatmo, akan menjadi masalah besar bila putusan pailit merupakan rekayasa pengembang supaya bisa lari dari tanggung jawab menyelesaikan pembangunan apartemen tersebut.

Sebelumnya, puluhan orang dari Paguyuban Konsumen Rumah Susun Kemanggisan Residence melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah susun sederhana milik (rusunami) tersebut, Rabu (19/2/2014). Calon penghuni rusunami itu bersepakat menggandeng pengacara Yusril Ihza Mahendra untuk menuntaskan status usaha pailit terhadap MSS.

Pengurus Paguyuban Rusunami Kemanggisan Valentino mengatakan, MSS selaku pengembang lama rusun itu tidak membagi harta pailit secara adil. "Kita sebagai konsumen hanya mendapatkan 15 persen saja. Padahal, seluruh konsumen memberi kontribusi paling besar kepada pundi-pundi MSS, yaitu Rp 102 miliar," kata Valentino.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.