Siap-siap... NJOP Meroket 200 Persen Tahun Ini

Kompas.com - 17/01/2014, 17:44 WIB
Ilustrasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah sebesar 140-200 persen, tahun ini. www.shutterstock.comIlustrasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah sebesar 140-200 persen, tahun ini.
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengembang harus bersiap mengantisipasi rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menaikkan nilai jual obyek pajak (NJOP) atas tanah menjadi 140 hingga 200 persen. Pasalnya, kenaikan tersebut akan diberlakukan tahun ini, saat situasi ekonomi dan bisnis properti sedang tidak kondusif.

Pengembang beranggapan bahwa kenaikan NJOP seharusnya terjadi tiga atau empat tahun lalu, saat pertumbuhan bisnis dan industri properti tengah melesat. Jika dilakukan sekarang, yang ada hanya akan membuat beban perusahaan membengkak, margin menipis, dan properti tidak terserap maksimal.

Menurut Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Johannes Mardjuki, kenaikan NJOP tanah yang akan dilakukan tahun ini, saat situasi ekonomi dan bisnis sedang tidak kondusif, sangat memberatkan dan memengaruhi margin usaha perseroan secara signifikan.

"Margin usaha menjadi kian tipis karena NJOP akan menjadi beban, bahkan menambah beban perusahaan (cost of land). Jika beban ini dialihkan kepada konsumen berupa kenaikan harga jual properti, maka tidak mungkin. Pasar tidak akan menyerap maksimal," papar Johannes kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Oleh karena itu, Johannes berharap, kalaupun dinaikkan, hal itu dilakukan secara bertahap. Selain itu, Pemprov DKI juga harus mengubah atau melonggarkan plot ratio (koefisien lantai bangunan) di lahan yang akan mereka kembangkan menjadi enam, dari sebelumnya tiga. Semakin tinggi bangunan, ongkos konstruksinya akan semakin efisien dan murah.

Sebagai informasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menaikkan NJOP atas tanah sebesar 140 hingga 200 persen pada 2014.

"Tahun ini pasti ada kenaikan NJOP karena selama empat tahun tidak pernah ada kenaikan," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok itu menyatakan, besaran NJOP yang tidak pernah meningkat selama empat tahun tidak sesuai dengan fakta bahwa harga pasar sudah melonjak cukup signifikan. Ia menilai bahwa NJOP yang ideal haruslah mendekati harga pasar. Apabila NJOP tidak dinaikkan, maka hal itu berpotensi memberi kerugian bagi negara.

Analis Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, juga mengatakan, kenaikan NJOP di DKI Jakarta merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Naiknya NJOP tidak akan secara langsung menaikkan harga rumah secara signifikan. Ini karena variabel pajak dalam harga jual masih merupakan variabel yang tidak dominan. Hal itu berbeda bila dibandingkan dengan kenaikan TDL listrik, biaya semen, dan UMR.

"Meski demikian, hal ini akan berdampak bagi para pengembang yang masih memiliki land bank cukup besar. Dengan kenaikan NJOP, maka naik pula kewajiban pembayaran pajak dari tanah-tanah yang belum dibangun tersebut, yang menyebabkan cost of land menjadi tinggi. Hal ini yang biasanya dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga jual," imbuh Ali.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sektor Properti di Medan Mulai Bangkit, Penjualan VBL Capai 100 Unit

Sektor Properti di Medan Mulai Bangkit, Penjualan VBL Capai 100 Unit

Perumahan
Implementasi SIMBG, KADIN: Dampaknya Tidak Hanya pada Industri Properti

Implementasi SIMBG, KADIN: Dampaknya Tidak Hanya pada Industri Properti

Berita
Menghitung Manfaat Tol Trans-Sumatera Bagi Provinsi yang Dilintasi

Menghitung Manfaat Tol Trans-Sumatera Bagi Provinsi yang Dilintasi

Berita
Lewat Tol Cisumdawu, Waktu Tempuh Bandung-Bandara Kertajati 1 Jam

Lewat Tol Cisumdawu, Waktu Tempuh Bandung-Bandara Kertajati 1 Jam

Berita
Hindari Omicron, JIS Ditutup Sementara untuk Kunjungan Umum

Hindari Omicron, JIS Ditutup Sementara untuk Kunjungan Umum

Berita
The Okura Residence and Hotel Jakarta Mulai Dibangun, Investasi Rp 2,7 Triliun

The Okura Residence and Hotel Jakarta Mulai Dibangun, Investasi Rp 2,7 Triliun

Kawasan Terpadu
Bidik Rp 650 Miliar, Paramount Lansir Dua Produk Ruko di Gading Serpong

Bidik Rp 650 Miliar, Paramount Lansir Dua Produk Ruko di Gading Serpong

Berita
Membentang di Atas Sungai Brantas, Jembatan Ploso Berdesain Huruf 'Y'

Membentang di Atas Sungai Brantas, Jembatan Ploso Berdesain Huruf "Y"

Konstruksi
194 Tower Rumah Susun Dibangun Sepanjang Tahun 2021

194 Tower Rumah Susun Dibangun Sepanjang Tahun 2021

Konstruksi
Sebentar Lagi Rampung, Ini Sisa Pekerjaan Jakarta International Stadium

Sebentar Lagi Rampung, Ini Sisa Pekerjaan Jakarta International Stadium

Fasilitas
Menteri Basuki Minta Insinyur Indonesia Terlibat Bangun IKN Nusantara

Menteri Basuki Minta Insinyur Indonesia Terlibat Bangun IKN Nusantara

Kawasan Terpadu
Uang Ganti Rugi Lahan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Tembus Rp 5 Triliun

Uang Ganti Rugi Lahan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Tembus Rp 5 Triliun

Berita
Agar Tak Tertipu Pengembang Berkedok Syariah, Ini Cara Menghindarinya

Agar Tak Tertipu Pengembang Berkedok Syariah, Ini Cara Menghindarinya

Hunian
MITJ Gandeng Perusahaan Jepang Kembangkan TOD di Jabodetabek

MITJ Gandeng Perusahaan Jepang Kembangkan TOD di Jabodetabek

Kawasan Terpadu
DPR Minta Kementerian PUPR Gunakan Bahan Baku Lokal untuk Infrastruktur

DPR Minta Kementerian PUPR Gunakan Bahan Baku Lokal untuk Infrastruktur

Konstruksi
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.