Kampanye "arabisasi" Ancam Terhentinya Sektor Konstruksi

Arab Saudi, contohnya. Negeri jazirah ini telah menerapkan 'nitaqat' yakni kampanye 'arabisasi' di sektor tenaga kerja. Akibat kebijakan ini, harga properti, terutama residensial di Riyadh, Jeddah, Madinah dan kota-kota besar lainnya melonjak gila-gilaan.

'Nitaqat' memang telah membuat kondisi sektor konstruksi mengalami penundaan. Bahkan, lebih parah lagi, terhenti. Sebelumnya, sektor ini harus menanggung beban defisit lahan dan meningkatnya harga material bangunan yang sebagian besar diimpor dari mancanegara.

Kampanye 'nitaqat' sejatinya bertujuan untuk membebaskan Arab Saudi dari pengangguran, mengingat tingkat pengangguran saat ini mencapai 13 persen. Mereka mengatur masuknya ekspatriat ke pasar tenaga kerja melalui sebuah dekrit yang mengharuskan semua perusahaan mempekerjakan sejumlah karyawan domestik, berdasarkan ukuran perusahaan.

Untuk memastikan dekrit tersebut berjalan efektif, pemerintah memperkuatnya dengan melakukan razia di seluruh perusahaan yang mempekerjakan ekspatriat yang tidak memiliki  dokumentasi lengkap.

Sejak Maret 2013, hampir satu juta orang asing telah dipulangkan ke negaranya masing-masing. Dari sejumlah itu, 137.000 di antaranya dikategorikan sebagai pekerja ilegal yang telah ditangkap dan dideportasi bulan lalu. Penangkapan tersebut membuat sejumlah ekspatriat menahan diri muncul di depan publik.

Untuk diketahui, terdapat sekitar dua pertiga ekspatriat dari total tenaga kerja yang mencari nafkah di Arab Saudi. Alih-alih melancarkan, kebijakan tersebut justru menyebabkan gangguan dalam sejumlah layanan vital, termasuk pengiriman air minum, pembersihan jalan-jalan, dan bahkan sopir bagi ibu rumah tangga.

Lebih dari itu, sektor yang paling terpukul oleh kebijakan ini adalah konstruksi. Pasalnya sektor konstruksi sangat bergantung pada tenaga kerja asing yang dibayar murah. Menurut data Kamar Dagang Arab Saudi, dari sejumlah 200.000 perusahaan yang beroperasi sebagai kontraktor bangunan, sekitar 100.000 dilaporkan telah menutup usahanya.

Berbagai proyek yang tengah berjalan pun, untuk sementara dibekukan. Sementara proyek lain mengalami kesulitan memulai konstruksinya. Padahal, Arab Saudi punya proyek senilai 3 triliun Riyal hingga 2020 mendatang.

Pemerintah lupa, bahwa kebijakan "nitaqat" tak lantas membuat penduduk setempat mau bekerja sebagai pekerja konstruksi kasar. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan di sektor ini akan terus mempekerjakan orang asing. Meskipun harus menunda konstruksi, beberapa perusahaan memilih menyelesaikan dokumen para pekerjanya untuk kemudian dapat melanjutkan kembali proyeknya. Walhasil, bila hal ini terus berlangsung, maka meroketnya harga properti tak bakal terelakkan.