Gawat... Sektor Properti Indonesia Belum Siap Hadapi Pesar Bebas ASEAN!

Kompas.com - 26/11/2013, 15:58 WIB
Ilustrasi: Selama pemerintah belum mereformasi perizinan, land title dan penjaminan bisnis dan hukum, Indonesia masih tersandera di pasar tunggal ASEAN. www.shutterstock.comIlustrasi: Selama pemerintah belum mereformasi perizinan, land title dan penjaminan bisnis dan hukum, Indonesia masih tersandera di pasar tunggal ASEAN.
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahun lagi ASEAN Economy Community (AEC) atau Pasar ekonomi ASEAN mulai berlaku. Sayangnya, untuk menyambut momentum tersebut Indonesia masih menghadapi berbagai kendala krusial, khususnya di sektor properti sebagai salah satu sektor riil unggulan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional.

Hal krusial tersebut tidak hanya satu, tapi meliputi beberapa hal diantaranya perizinan, pertanahan (land title), dan tentu saja pungutan liar. Sampai saat ini, kendala tersebut belum juga mengalami perubahan.

Menteri Perindustrian Republik Indonesian MS Hidayat mengatakan bahwa untuk menciptakan iklim pasar properti yang kondusif sekaligus dapat meningkatkan daya kompetisi di pasar ASEAN, pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan krusial tersebut. MS Hidayat berbicara selaku Dewan Kehormatan pada Munas Real Estate Indonesia (REI) ke XIV, di Jakarta, Selasa (26/11/2013).

"Pemerintah harus menyelesaikan masalah perizinan dalam satu pintu secara efektif dan efisien, juga masalah tenor lahan (land title) dari sebelumnya bertahap 25+25 tahun menjadi 70 tahun sekaligus, dan minimalisir pungutan liar," kata Hidayat.

"Siap tidak siap, Indonesia harus siap. Indonesia dibayangi risiko masuknya modal asing dengan bunga murah. Land title yang berlaku saat ini tidak dapat memberikan kepastian hukum dan usaha," tambahnya.

Hal senada dikemukakan mantan Ketua Umum DPP REI 2001-2004, Yan Mogi. Menurut dia, selama pemerintah belum mereformasi perizinan, land title dan penjaminan bisnis dan hukum, Indonesia masih tersandera di pasar tunggal ASEAN.

"Jika pemerintah siap, pelaku usaha akan mengikuti. Namun begitu, hendaknya pengembang diberi keistimewaan khusus, seperti dana murah, teknologi, inovasi, dan land title selama 100 tahun," ujar Yan.

Baik Hidayat maupun Yan, sepakat bahwa Indonesia jangan hanya menjadi penonton dan pasar besar dari produk properti negara ASEAN lainnya. Dengan jumlah 50 persen dari total populasi ASEAN, pasar Indonesia seharusnya bisa menguasai dan mengendalikan, alih-alih menjadi produsen properti utama.

"Daya kompetisi harus ditingkatkan. Indonesia punya potensi dan peluang bagus. Pertumbuhan propertinya selalu positif. Tahun 2000 mencapai 7,8 persen, tahun 2012 sebesar 12,99 persen, dan tahun ini 7,05 persen," ujar Hidayat

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X