Kompas.com - 15/11/2013, 09:17 WIB
Penulis Tabita Diela
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengusulkan kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk segera mengubah mekanisme besaran uang muka pembelian rumah.

Besaran uang muka disesuaikan dengan ukuran atau tipe rumah yang akan dibeli. Misalnya, tipe 36, uang mukanya senilai Rp 10 juta. Tipe 30 berjumlah Rp 8 juta, dan tipe 22 uang mukanya ditetapkan sebesar Rp 6 juta.

Usulan ini disampaikan Ketua Umum APERSI Anton R Santoso saat membuka Musyawarah Nasional Khusus dan Rapat Kerja Nasional APERSI di Jakarta, Kamis (14/11/203).

Perumahan mekanisme besaran uang muka merupakan salah satu dari 4 usulan yang diajukan APERSI agar segera ditindaklanjuti menjadi aturan strategis yang berpihak kepada MBR dan juga pengembang.

Perubahan mekanisme besaran uang muka ini dinilai penting, sebab dengan mekanisme lama, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kesulitan membayar uang muka. Sebab, besaran uang muka mengikuti harga rumah. Jika harga rumah naik, maka uang muka ikut terkerek naik.

Usulan ini sudah diajukan ke BTN, namun masih perlu mendapat persetujuan Kemenpera. Sejauh ini, sudah ada gesture menarik dari BTN berupa uang muka lima persen bagi pembelian rumah hingga Desember 2013.

Tiga usulan lainnya adalah adalah kejelasan status Jamsostek, pemecahan akta tanah, dan perpajakan.

"Keempat hal tersebut bersifat mendesak untuk segera diterbitkan aturannya karena menyangkut kepentingan masyarakat luas," ujar Anton.

Sekretaris Jenderal APERSI Endang Kawijaya, menambahkan, dengan dileburnya Jamsostek jadi badan pengelola jaminan nasional, kitapihaknya khawatir lingkup kerja lembaga tersebut akan menyempit.

Menurutnya, APERSI harus memastikan hal ini terlebih dahulu, setidaknya sampai Desember tahun ini. Pasalnya, jika tidak diantisispasi oleh APERSI, perubahan status Jamsostek bisa berdampak kontraproduktif. Bantuan uang muka dari Jamsostek bisa berhenti sementara.

 
Sementara masalah spliting Akta Jual Beli (AJB) atau pemecahan akta tanah, APERSI menyarankan  Pemerintah agar kembali pada aturan semula. Aturan yang berlaku saat ini, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak bisa dilakukan sebelum akta tanah dipecah. Jelas,  ini mempengaruhi produktivitas pengembang menengah ke bawah. Pada gilirannya pasokan rumah murah terganggu.
 
Untuk masalah perpajakan, Endang mengatakan bahwa APERSI butuh kejelasan mengenai istilah harga jual rumah. "Apakah hanya terpaku pada tanah dan bangunan, atau termasuk dengan berbagai biaya-biaya lain. Pasalnya, karena berbagai biaya, harga rumah memang menjadi lebih tinggi dari batas rumah bersubsidi," tuturnya.

Padahal, menurut Endang, kelebihan jumlah ini pun tidak menguntungkan pengembang namun pengembang tetap harus membayar pajak karena dianggap sebagai penghasilan pengembang. Biaya-biaya ini umumnya berjumlah tujuh persen dari harga jual rumah yang sudah dikurangi dengan uang muka. 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.