Kompas.com - 02/11/2013, 17:13 WIB
|
EditorHilda B Alexander
DEPOK, KOMPAS.com - Pengembang yang menggarap wilayah Kota Depok tak sepakat dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, meskipun sudah disahkan DPRD Kota Depok. Regulasi ini mengatur operasional pengembang untuk hanya membangun, menjual, dan memasarkan perumahan dengan luas tanah minimal 120 meter persegi.

CEO dan Presiden Direktur Relife Property Group, Ghofar Rozaq Nazila, mengungkapkan ketidaksetujuannya karena disparitas antara kebutuhan dan pasok rumah masih tinggi.

"Sebenarnya ada upaya lain yang bisa ditempuh, bila tujuan pembatasan ukuran lahan adalah untuk memperbesar Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemkot Depok harus memastikan semua pengembang untuk memenuhi kewajibannya membangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Tugas Pemkot adalah mengelola aset fasum dan fasos tersebut," urai Ghofar kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2013).

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Depok membuat aturan pembangunan rumah tapak dengan luas lahan minimal 120 meter persegi dilatari oleh motif memperluas RTH dan penyelamatan lingkungan.

Ghofar menambahkan, selama ini yang terjadi adalah fasum dan fasos yang sudah menjadi aset Pemkot justru kurang terawat, dan dibiarkan kosong.

"Jika memang basis aturan tersebut adalah untuk menambah RTH, berapa pun luas lahan yang dibangun pengembang, berpotensi akan dikembangkan juga. Pemkot seharusnya terlibat dalam mendesain rancangan induk yang dapat membawa keuntungan strategis terhadap kawasan dan kualitas hidup warganya. Seharusnya, regulasi seperti ini yang diberlakukan," ujarnya.

Jadi, pembatasan luas lahan minimal 120 meter persegi, menurut Ghofar, merupakan kebijakan yang belum tepat sasaran dan kurang sensitif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Sementara Ketua DPD APERSI DKI Jakarta, Ari Tri Priyono, sebagai representasi pengembang kelas bawah di area Jadebotabek, menyatakan ketidaksetujuannya dengan Perda tersebut. Menurut dia, Perda tersebut tidak menarik dan tidak populis, karena dapat merugikan pengembang dan juga calon konsumen berpenghasilan rendah.

Ari memaparkan, potensi kerugian bagi pengembang akibat Perda itu adalah anjloknya penjualan rumah sebesar 20 sampai 30 persen. Sementara bagi konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), jelas tidak dapat mengakses rumah karena harganya tinggi.

"Kami perkirakan kerugian yang diderita pengembang ada dua hal. Pertama akan berakibat pada anjloknya penjualan sebesar 20 sampai 30 persen. Konsumen pasti berpikir ulang untuk membeli hunian kelas bawah dengan harga kelas menengah. Kerugian kedua adalah pada investasi yang telah ditanam (dibayarkan). Pengembang harus merevisi ulang semuanya terkait dengan aturan tersebut, terutama site plan," jelas Ari.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertaburan Hotel Mewah Internasional, Jakarta Masuk 'Top Tier Cities' Dunia

Bertaburan Hotel Mewah Internasional, Jakarta Masuk "Top Tier Cities" Dunia

Berita
Hati-hati, Bakal Ada Perbaikan di Ruas Tol JORR E, Catat Waktu dan Lokasinya

Hati-hati, Bakal Ada Perbaikan di Ruas Tol JORR E, Catat Waktu dan Lokasinya

Berita
Kata Basuki, Sungai Ciliwung Bisa Jadi Sumber Air Baku DKI Jakarta

Kata Basuki, Sungai Ciliwung Bisa Jadi Sumber Air Baku DKI Jakarta

Berita
Pertaruhan Hamawas: Tiga Seksi Tol Kuala Tanjung-Tebingtinggi-Parapat

Pertaruhan Hamawas: Tiga Seksi Tol Kuala Tanjung-Tebingtinggi-Parapat

Berita
Bawa Argentina ke Perempat Final Piala Dunia 2022, Ini Deretan Properti Milik Lionel Messi

Bawa Argentina ke Perempat Final Piala Dunia 2022, Ini Deretan Properti Milik Lionel Messi

Berita
Kementerian PUPR Akan Rehabilitasi Bangunan Publik Rusak di Cianjur, Ini Daftarnya

Kementerian PUPR Akan Rehabilitasi Bangunan Publik Rusak di Cianjur, Ini Daftarnya

Berita
Bangun Huntap Bagi Korban Gempa Cianjur, Pemerintah Siapkan Lahan 32 Hektar

Bangun Huntap Bagi Korban Gempa Cianjur, Pemerintah Siapkan Lahan 32 Hektar

Hunian
Tahun 2023, Nilai Konstruksi Proyek Industri Diprediksi Naik Tipis

Tahun 2023, Nilai Konstruksi Proyek Industri Diprediksi Naik Tipis

Berita
5 Hal yang Harus Dibersihkan Sebelum Memasuki Perayaan Natal

5 Hal yang Harus Dibersihkan Sebelum Memasuki Perayaan Natal

Tips
Jelang Libur Natal, Ini Titik Rawan Banjir dan Longsor di Jalan Nasional Sulsel

Jelang Libur Natal, Ini Titik Rawan Banjir dan Longsor di Jalan Nasional Sulsel

Berita
Nilai Konstruksi Perumahan Diprediksi Rp 54 Triliun pada 2023, Terbanyak Rumah Tapak

Nilai Konstruksi Perumahan Diprediksi Rp 54 Triliun pada 2023, Terbanyak Rumah Tapak

Hunian
[POPULER PROPERTI] Tol Kuala Tanjung-Parapat Bakal Jadi 'Scenic Tollroad'

[POPULER PROPERTI] Tol Kuala Tanjung-Parapat Bakal Jadi "Scenic Tollroad"

Berita
4 Seksi Tol Kuala Tanjung-Parapat Beroperasi, LHR Ditargetkan Capai 18.000 Kendaraan

4 Seksi Tol Kuala Tanjung-Parapat Beroperasi, LHR Ditargetkan Capai 18.000 Kendaraan

Berita
4 KEK Buka Peluang Jadi Tempat Pendirian Kampus Cabang Asal Inggris

4 KEK Buka Peluang Jadi Tempat Pendirian Kampus Cabang Asal Inggris

Kawasan Terpadu
Akhir Pekan Habiskan Waktu di Museum Transportasi TMII, Ada Apa Saja?

Akhir Pekan Habiskan Waktu di Museum Transportasi TMII, Ada Apa Saja?

Fasilitas
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.