Bank Tanah, Kunci Menghadapi Lonjakan Harga Lahan

"Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terjangkau melalui pembentukan bank tanah sehingga kendala harga lahan dapat teratasi," kata Direktur Eksekutif House Urban Development Institute Zulfi Syarif Koto usai deklarasi pembentukan Koalisi Perumahan Rakyat di Jakarta, Selasa di Jakarta, (10/9/2013).

Menurut dia, pemerintah juga bisa memanfaatkan aset-aset pemerintah dan BUMN/BUMD serta menyediakan sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan serta berjangka panjang. Untuk itu, lanjut dia, pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seharusnya dikembalikan kepada konsep awal yang diperkuat dengan keberadaan tabungan perumahan rakyat serta penerapan konsep hunian berimbang secara proporsional, konsisten, dan berkelanjutan.

"Perlu adanya perubahan mind set pemerintah untuk memahami perbedaan public housing dengan commercial housing," katanya.

Dia menegaskan, penyediaan perumahan publik sangat terkait langsung dengan intervensi dan insentif yang diberikan oleh pemerintah sehingga dalam perkembangannya tidak harus selalu mengikuti kenaikan pasar perumahan komersial. Namun, disayangkan pada saat ini sebagian besar tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR diserahkan pada pengembang sehingga relatif motif komersialnya lebih kental.

Selain itu, ia juga menyikapi penyiapan perangkat perundangan dan pembenahan regulasi yang saling tumpang tindih. Untuk itu, dibutuhkan penataan kembali keberadaan Kementerian Perumahan Rakyat agar dapat fokus kepada misi utamanya, yaitu penyediaan perumahan rakyat khusus MBR.  

Sebelumnya, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago menilai kebijakan perumahan Nasional telah menyimpang jauh dan sesat karena dikelola dengan mencampuradukkan antara kepentingan bisnis dan pelayanan masyarakat. Komersialisasi diterapkan bahkan kepada perumahan subsidi.

"Kebijakan perumahan kita itu menyimpang jauh, sesat. Harus jelas antara permasalahan bisnis dan perumahan. Sekarang ini campur aduk. Penyimpangan tersebut tampak jelas terjadi di Perum Perumnas," ujar Andrinof, yang menjadi anggota koalisi tersebut.