Kompas.com - 04/09/2013, 18:28 WIB
Tampak depan rumah susun di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Rusun yang diperuntukkan bagi warga bantaran sungai itu tampak tak terurus. Fabian Januarius KuwadoTampak depan rumah susun di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Rusun yang diperuntukkan bagi warga bantaran sungai itu tampak tak terurus.
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri, mengatakan, salah satu kemudahan yang harus diberikan agar investor bisa masuk ke Jakarta adalah masalah perizinan. Menurutnya, semakin cepat proses perizinan, semakin banyak investor tertarik.

"Proses perizinan memang harus dipermudah. Seperti perizinan satu pintu, itu bagus, supaya lebih cepat, dan pengembang lebih enak," kata Misan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, (Selasa (3/9/2013) kemarin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mengenai permintaan pengembang agar bisa membangun rumah susun hingga 50 lantai, lanjut Misan, masih harus dikaji kembali. Kekuatan tanah yang akan dibangun, misalnya, perlu diawasi dengan baik.

"Jangan sampai, nanti setelah dibangun tapi kekuatan tanahnya tidak mendukung sehingga akan sia-sia. Jadi, harus dilihat kontur tanahnya," ujar Misan.

"Kalau masalah berapa lantai, ketinggiannya, perlu dilihat lokasinya dulu. Untuk bangunan itu harus dilihat kekerasan tanahnya. Harus cermat, agar jangan sampai nanti sudah dibangun tinggi, ternyata kekuatan tanahnya tidak maksimal," ujarnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo menyatakan akan segera merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27/2009 tentang Pembangunan Rumah Susun Sederhana. Pasalnya, aturan tersebut menghambat pengembang untuk membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) atau apartemen murah. Salah satunya soal pembatasan ketinggian lantai maksimal yang diatur melalui koefisien lantai bangunan (KLB).

"Pergub itu harus direvisi, karena dianggap menghambat pengembang dalam membangun rusunami. Tetapi baru diproses dan dikalkulasi. Kami mau mendorong, agar rumah murah dibangun dengan insentif KLB. Tetapi KLB-nya berapa masih dihitung," kata Jokowi.

Pergub Nomor 27/2009 tersebut merupakan revisi atas Pergub Nomor 136/2007 tentang Percepatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Provinsi DKI Jakarta, yang di antaranya mengatur koefisien lantai bangunan maksimum 6 meter. Dalam revisi Pergub, ketentuan KLB diturunkan dari 6 meter menjadi 3,5 meter.

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Gamal Sinurat, untuk ketinggian gedung hingga 50 lantai masih harus dikaji kembali. Terlebih jika dibangun untuk rumah susun atau apartemen, maka jumlah penduduk akan semakin banyak.

"Harus dikaji lagi, mengenai estate management. Kalau tinggi akan menampung penduduk banyak, sehingga jumlah penduduk tersebut bisa memenuhi satu kelurahan sendiri. Kalau satu kelurahan kan harus diatur dulu seperti apa," ujarnyaDapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.