Langkah Awal Mengurai Kemacetan Jakarta

Demikian dia sampaikan pada acara kolokium yang diselenggarakan Puslitbang Sosekling Dinas Pekerjaan Umum di Jakarta, Rabu (28/8/2013). Seusai presentasinya, Henniko mengungkapkan potensi gridlock tersebut dia dapatkan berdasarkan kajian 2012 dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dia mengakui, penelitian berbasis studi pustaka yang dia presentasikan hari ini masih merupakan kajian awal. Namun, kajian awal tersebut setidaknya bisa mencetuskan ide-ide dan tantangan pemikiran baru di antara peserta kolokium.

Untuk menjawab masalah di Jakarta, Henniko membandingkan kondisi kemacetan dan kemungkinan solusinya dari Kota Curitiba dan Sao Paolo di Brazil, Bogota di Kolombia, dan Seoul di Korea Selatan. Hasilnya, tampak bahwa kota-kota tersebut memiliki pola yang berbeda dari Ibukota Indonesia ini.

Menurut Henniko, pemimpin negara dan pemimpin regional di lokasi-lokasi tersebut masing-masing memiliki cita-cita besar di balik berbagai kebijakannya. Dia mencontohkan, visi pemimpin Bogota berorientasi untuk memanusiakan penduduknya. Alhasil, berbagai kebijakan berorientasi pada kepentingan dan kenyamanan masyarakat. Fokus dari segala keputusannya mengarah pada kebutuhan publik.

"Siapa pun pemimpinnya, sang pemimpin berbagi visi dengan pemimpin sebelumnya untuk mewujudkan hal yang sama," ujar Henniko.

Namun, lanjut Henniko, untuk mencapai hal tersebut dan mengurai kemacetan Jakarta, kota ini membutuhkan lebih dari satu solusi.

"Solusi yang berpotensi mengatasi kemacetan di Jakarta terdiri dari pembangunan perkotaan yang berorientasi kebutuhan masyarakat, integrasi moda transportasi, lembaga transportasi (yang ideal), penegakkan arah tata guna lahan, dan penegakkan hukum," kata Henniko.

Menurutnya, pemerataan pusat-pusat kegiatan merupakan salah satu hal penting mengurangi kemacetan.

"Pergerakan manusia akan menentukan titik-titik di mana pusat kegiatan masyarakat," ujarnya.

Harus tersebar

Henniko juga mengungkapkan hal mendasar lainnya, bahwa kemacetan ada hubungannya dengan tata guna lahan dan transportasi. Pembangunan kota multi-guna (mixed use) berbasis transportasi dan adanya sistem transportasi terintegrasi juga dapat menjadi salah satu jalan keluar.

Menanggapi presentasi tersebut, Staf Ahli Menteri Sosial Budaya dan Peran Serta Masyarakat Waskito Pandu mengungkapkan, bahwa memang harus ada berbagai institusi yang menangani masalah (kemacetan) ini.

"Tidak semua orang harus bergerak ke 'gula-gula' yang ada di satu titik. Seharusnya tersebar, tidak semuanya ke pusat kota," kata Waskito.

Sementara itu, Nuzul Achyar dari LPEM UI menanggapi masalah kemacetan di Jakarta dengan sudut pandang lebih mendasar. Menurut dia, kuncinya secara konseptual, kemacetan menyebabkan eksternalitas negatif.

"Bukan pada satu-dua individu, tapi masyarakat. Ketika terjadi kemacetan, maka yang tinggi tidak hanya biaya lagi. Polusi juga bertambah. Itu sebabnya, ada kaitan antara land use policy dengan lebar jalan. Repotnya, bangsa kita tidak punya zoning regulation. Kalau pun punya zoning, itu buatan Belanda," ujarnya.

"Yang kedua dengan zoning. Zoning ini mampu melindungi heritage juga. Karena itu, land use-nya dibatasi," lanjutnya.

Ia mengatakan, mengurangi kemacetan juga harus dengan instrumen. Khususnya instrumen makro.

"Di Jepang orang enggan pakai kendaraan pribadi karena tersedia infrastrukturnya. Di Singapura, kendaraan dibatasi agar orang mau berinvestasi di sana," terang Nuzul.

Menurut Nuzul, salah satu kunci utamanya adalah ketersediaan transportasi publik. Namun, para peneliti dan akademisi sepakat, masalah kemacetan merupakan masalah multi dimensi.

"Kemacetan Jakarta masalahnya bukan hanya soal transportasi. Jauh lebih kompleks," tandas Soenjoto Usman dari PIPM UGM, menutup diskusi.