Pertumbuhan Properti Indonesia Dibiarkan "Manut" Pada Mekanisme Pasar

Kompas.com - 17/07/2013, 17:37 WIB
Upaya BI menerapkan LTV dinilai positif dan berpotensi mengendalikan laju pertumbuhan properti supaya tidak kebablasan. Selama ini BI dan Kemenpera belum secara spesifik melakukan intervensi langsung kepada pasar. www.shutterstock.comUpaya BI menerapkan LTV dinilai positif dan berpotensi mengendalikan laju pertumbuhan properti supaya tidak kebablasan. Selama ini BI dan Kemenpera belum secara spesifik melakukan intervensi langsung kepada pasar.
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Menurut Head of Research Jones Lang LaSalle, Anton Sitorus, laju pertumbuhan akan sedikit melambat. Namun, hal itu tidak akan sampai mempengaruhi pasar properti secara signifikan.

"Upaya BI ini sebetulnya positif dan berpotensi mengendalikan laju pertumbuhan properti supaya tidak kebablasan. Selama ini BI dan Kemenpera belum secara spesifik melakukan intervensi langsung kepada pasar. Properti di Indonesia masih diserahkan kepada mekanisme pasar," jelas Anton kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Berbeda halnya dengan Pemerintah Singapura yang melakukan intervensi tak sebatas mengenai pembiayaan, namun juga pada hal-hal mendasar lainnya, seperti pembatasan pembelian, pengenaan pajak progresif, regulasi pembiayaan hingga pengendalian pembangunan. Hal serupa juga mulai diterapkan oleh China.

"Pemicu kenaikan harga sebetulnya adalah masalah lahan. Ini sangat berpengaruh terhadap harga properti. Seharusnya, pemerintah mengontrol lahan (ketersediaan dan harga) agar pertumbuhan harga properti bisa ditekan dan potensi gelembung dapat dicegah," imbuh Anton.

Pemerintah Singapura menguasai lahan dalam arti punya ownership yang dikuatkan secara legal. Jika ada investor yang tertarik membangun properti di sebuah kawasan, mereka harus melalui mekanisme lelang.

Pemerintahlah, tambah Anton, yang menentukan parameter pembangunan, segmennya seperti apa dan lain-lain, termasuk di dalamnya mengenai rusun yang dikembangkan Housing Development Board (HDB).

"Pemerintahnya melakukan seperti itu, terjun mengendalikan pembangunan properti," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X