Kompas.com - 07/06/2013, 16:14 WIB
Penulis M Latief
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Berlarut-larutnya pembahasan Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU) Tapera, mencuatkan sinisme negatif. Tidak saja menggambarkan ketidakmampuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat bersepakat dengan DPR, mengenai besaran iuran dan subyek sasaran. Melainkan juga kekhawatiran lahirnya praktik dan ladang korupsi baru.

Menurut pengamat properti dari Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, tanpa mekanisme yang jelas, dengan atau tanpa badan baru, Tapera berpotensi menjadi lahan korupsi. Padahal, Tapera seharusnya menjadi bagian dari 'tabungan-tabungan lain' yang saat ini membebani karyawan.

"Kita sudah memiliki tabungan serupa yakni Jamsostek, Bapertarum dan lain-lainnya. Seharusnya itu menjadi satu macam pungutan saja. Hal yang krusial adalah bagaimana mekanisme penarikannya. Apakah bisa dengan mekanisme digabungan dengan Jamsostek atau Bapertarum," ujar Ali kepada Kompas.com, Jumat (7/6/2013).

Ali menyarankan, sebaiknya pengelolaan Tapera menggunakan badan yang sudah ada dan tidak perlu di bawah Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Hal itu mengingat Kemenpera hanya sebagai regulator.

"Saya melihat, Menpera ingin badan pengelola Tapera tersebut berada di bawah otoritasnya," ujar Ali.

Nantinya, setelah UU Tapera disahkan, uang yang terhimpun akan dikelola oleh satu badan pengelola untuk membangun perumahan murah bagi pekerja. Setelah setahun menabung, pekerja berhak mengajukan kepemilikan rumah dengan cicilan ringan hingga 30 tahun.

Masalahnya, saat ini sudah ada badan pengelola yang fungsinya kurang lebih sama, yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Badan ini memberikan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM) Kredit Membangun Rumah (KMR) kepada PNS. Besarannya disesuaikan dengan level pekerja;  Rp 1.200.000 untuk PNS golongan I, Rp 1.500.000 untuk PNS golongan II dan Rp 1.800.000 untuk PNS golongan III.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.