Umur Psikologis dalam Pasar Properti

Apakah orang-orang Malaysia dan Singapura timbal balik membeli properti di sini? Ternyata tidak.

Di Australia dan Selandia Baru, orang asing diberi visa khusus untuk tinggal menetap asalkan membeli properti. Maka krisis global yang terjadi tahun lalu cepat pulih di negeri domba itu dan devisa pun mengalir deras.

Kita tidak bisa mengatakan telah terjadi unfair trade (perdagangan tidak adil) saat orang kita belanja properti di luar negeri, tetapi tak banyak orang asing membeli properti kita.

Semua itu bisa jadi karena kesalahan kita sendiri. Kesadaran ini tampaknya ada di kepala Menteri Perumahan Rakyat, dan wajib kita dukung.

Kita jarang berpikir bahwa setiap kebijakan yang diambil saat ini harus benar-benar memperhitungkan dampaknya bagi penciptaan keunggulan daya saing bangsa (national competitiveness). Dan, memahami psikologi pasar global penting untuk menjaga keunggulan dan rasa nasionalisme kita.

Kepercayaan dan kebiasaan
Berapa lamakah usia rata-rata manusia? Sebut saja 65 tahun hingga 90 tahun. Kalau seseorang membeli properti di usia 40 tahun, paling lama ia hanya bisa menikmati 25 tahun hingga 50 tahun.

Secara faktual, PP Nomor 41 Tahun 1996 sebenarnya sudah mengakomodasi usia biologis, yaitu hak pakai 25 tahun, dan dapat diperpanjang lagi 25 tahun. Namun, di balik itu sebenarnya terkandung beban psikologis yang memengaruhi cara berpikir pasar properti, yang dibentuk oleh kepercayaan dan kebiasaan.

Di negara-negara maju, properti dibeli melalui mortgage (hipotek) untuk tempat tinggal sebatas usia biologis. Begitu seseorang meninggal, properti dilelang. Pajak warisan sangat besar sehingga mereka jarang berpikir memberikan warisan.

Anak-anak yatim disantuni negara, mulai dari sekolah sampai kebutuhan gizi dan kesehatannya. Sebaliknya, di Asia properti adalah produk investasi yang penting untuk keamanan ekonomi keluarga. Jadi, di balik setiap pembelian properti terdapat beban psikologis.

Selain itu, rasa percaya terhadap masa depan negara juga memegang peranan penting. Misalnya, kewajiban untuk mengurus perpanjangan beberapa kali untuk negara transisi seperti Indonesia dapat dipandang sebagai suatu bentuk ketidakpastian.