Kondisi Terkini Konektivitas Perbatasan di Tengah Polemik UU Cipta Kerja

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan di kawasan perbatasan Indonesia dan negara tetangga, juga tak kenal jeda.

Baik yang dikerjakan di Provinsi Kalimantan, Papua, maupun di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berlanjut.

Pekerjaan fisik ini sejalan dengan visi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Tujuannya adalah membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki hadimuljono menuturkan, jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara.

"Selain itu juga demi mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” ujar Basuki yang dikutip Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Di Provinsi Kalimantan, Direktorat Jenderal Bina Marga secara bertahap terus membangun jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 1.910,11 kilometer.

Konektivitas ini melintasi tiga provinsi yakni Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 811,32 kilometer, Kalimantan Timur yang membentang 412,59 kilometer, dan Kalimantan Utara sepanjang 770,25 kilometer.

Di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan 12 paket pekerjaan sepanjang 497,43 kilometer.

Di antaranya pembangunan Jalan Temajuk-Aruk 5,80 kilometer dengan biaya Rp 35 miliar (MYC) dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas Entikong-Rasau-Nanga Badau sepanjang 204,53 kilometer.

Selanjutnya di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan 6 paket pekerjaan sepanjang 33,46 kilometer yakni pembangunan Jalan Tiong Ohang-Lonh Pahangai 3 sepanjang 4 kilometer dengan anggaran Rp 23,8 miliar.

Di Provinsi Kalimantan Utara dikerjakan 10 paket kegiatan sepanjang 18 kilometer yang terdiri dari 5 paket pembangunan Jalan Pararel Perbatasan seperti pembangunan Jalan Long Boh- Metualang-Long Nawang sepanjang 3,5 kilometer dengan anggaran Rp 35 miliar (MYC).

Selain itu juga 5 paket pembangunan Jalan Akses Perbatasan seperti pembangunan Jalan Long Semawu-Long Bawan sepanjang 2 kilometer dengan biaya Rp 31,75 miliar (MYC).

"Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan saya kira hampir tembus semua tinggal di Kalimantan Utara yang belum tembus ada 84 kilometer," ungkap Basuki.

Di Kalimantan Timur sudah tembus sepanjang 412,59 kilometer dan Kalimantan Barat tembus seluruhnya 811,32 kilometer.

Dia berharap, dua tahun ke depan dapat tembus jalan perbatasan di Kalimantan Barat-Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur tembus seluruhnya.

Ruas jalan perbatasan ini dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka.

Dari 179,99 kilometer tersebut yang sudah tertangani (aspal) hingga pada 2019 sepanjang 145,17 kilometer.

Sedangkan pada tahun 2020 direncanakan jalan yang sudah aspal akan bertambah dan sedang dikerjakan menjadi sepanjang 164,57 kilometer, sehingga sisanya akan dituntaskan pada tahun 2021 mendatang.

Salah satu paket pekerjaan TA 2020 yang tengah dilaksanakan adalah pembangunan Jalan Henes-Dafala-Laktutus sepanjang 4, 48 kilometer dengan anggaran Rp 28,8 miliar.

Jalan perbatasan di NTT memiliki manfaat penting terutama bagi masyarakat di perbatasan yang terdapat komoditas perkebunan pohon kayu putih, kelor, dan jambu mete.

Hingga akhir 2019 telah tembus sepanjang 919,16 kilometer atau menyisakan 179,08 kilometer.

Pada TA 2020, dilaksanakan 7 paket pekerjaan diantaranya pembangunan Jalan Ubrub-Towe Hitam-Oksibil sepanjang 3 kilometer dengan anggaran sebesar Rp 35 miliar.

Pembangunan jalan perbatasan Papua bekerja sama dengan Zeni TNI Angkatan Darat pada saat pembukaan hutan dan pembentukan badan jalan.

Selanjutnya pada saat konstruksi, akan dilanjutkan oleh Kementerian PUPR. Pembangunannya cukup menantang dengan kondisi cuaca dan medan berat sehingga menjadi kendala dalam membawa material dan alat berat ke lokasi.