Pertahankan Daya Beli, Padat Karya Tunai Rp 10 Triliun Mulai Dikucurkan

Kegiatan inI dilakukan guna mempertahankan daya beli masyarakat serta mengurangi angka pengangguran di tengah pandemi Covid-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program infrastruktur kerakyatan atau (PKT)  bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, ini karena pembangunan infrastruktur padat karya tak hanya digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli. Program tersebut juga bertujuan mengurangi pengangguran.

"Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok," ujar Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

Adapun dana yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp 10 triliun bagi 34 provinsi.

Dana tersebut digunakan untuk membiayai tujuh program antara lain Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dengan anggaran Rp 2,25 triliun.

Lalu program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan sebesar Rp 0,489 triliun, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) sebanyak Rp Rp 540 miliar, penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan anggaran Rp 382 miliar.

Kemudian Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) sebanyak Rp 63 miliar, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebesar Rp 1,099 triliun, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sebesar Rp 391 miliar.

Terakhir adalah program Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dengan anggaran sebesar Rp 3 triliun dan Rp 371 miliar.