Jembatan Pulau Balang Dilengkapi Structural Health Monitoring System

Sistem untuk mengetahui kesehatan konstruksi jembatan ini berada di sebuah bangunan Pusat Informasi Jembatan yang saat ini sedang dibangun di Pulau Balang.

"Instalasi sistem dilakukan setelah bangunan Pusat Informasi Jembatan selesai, rencananya November sudah selesai terpasang," kata Asisten Teknik Satker Jembatan Pulau Balang Kementerian PUPR Sofyan Ramadhani menjawab Kompas.com, Kamis (3/10/2019).

Menurut Sofyan, Indonesia baru memiliki empat SHMS yakni Jembatan Suramadu di Pulau Madura, Jembatan Soekarno di Manado, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan Jembatan Musi IV di Palembang.

Adapun perkembangan konstruksi fisik jembatan ini, baru mencapai 69,3 persen dengan tahapan penarikan kabel pertama ke Dek I Jembatan.

Pembangunan Jembatan Pulau Balang sempat terkendala oleh pembebasan lahan yang dananya baru dibayarkan secara tuntas pada akhir 2018.

Selaib itu, terdapat faktor teknis terkait pemasangan casing bore pile sehingga harus mengubah metode pemancangan jadi chise and grab.

Metode ini dilakukan untuk menghancurkan batu di kedalaman air yang memiliki tingkat kekerasan tinggi, setelah hancur batu diangkat dan kemudian dilakukan pemancangan.

"Proses pemancangan 144 unit ini menelan waktu 15 bulan," sebut Sofyan.

Tantangan lain adalah cuaca di mana curah hujan di lokasi pembangunan cukup tinggi dan arus air laut yang juga tinggi.

Selain itu, sebagian besar material harus didatangkan dari luar Kalimantan, seperti semen dari Tonasa, Makassar, pasir agregat dari Palu, dan fly ash campuran beton dari Paiton, dan alat berat dari Jakarta.

Jembatan Pulau Balang dibuat dengan tipe cable stayed dua pilon setinggi 117,5 meter. 

Bentang utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1.969 meter dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan biaya pembangunan Rp 1,33 triliun.

Sementara untuk jalan akses di sisi Penajam dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan jalan akses Balikpapan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Namun, hingga saat ini Jalan akses Balikpapan sama sekali belum dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mempercepat pembangunan yang ditargetkan rampung pada 2020 dan mengejar target operasional Februari 2021, Kementerian PUPR akan mengambil alih pekerjaan jalan akses Balikpapan.

"Jembatan Pulau Balang masih ada kendala di Pemprov. Kemarin itu lambat, kalau kita percepat percuma juga karena mereka belum siap, dan gak akan ada yang lewat. Kita terus berkomunikasi dengan Pemprov," tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada Kompas.com, Rabu (2/10/2019).

Langkah pengambilalihan terpaksa dilakukan jika perkembangan proyek masih sangat lambat. Hal ini mengingat program pemindahan Ibu kota baru sudah memasuki tahap sayembara.