Jokowi Janjikan Persoalan Sertifikat Tanah Beres 2025

SAMOSIR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikam, persoalan sertifikat tanah masyarakat dapat selesai sepenuhnya pada 2025. 

Presiden menyampaikan hal itu dengan mengutip salah seorang petinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) saat membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di Lapangan Ambarita, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019).

Tak kurang dari 1.000 sertifikat kembali dibagikan Presiden kepada masyarakat. Menurut dia, persoalan sertifikat ini akan segera rampung, termasuk yang terjadi di sekitar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. 

"Jadi yang janji dirjen, ya kita ingat-ingat ya. Nah, sama menterinya, dirjen ini juga sama diperintahkan sama menteri, karena memang kita harus memberikan yang namanya sertifikat ini kepada rakyat agar ada kepastian hukum yang jelas," kata Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.go.id.

Sebelumnya, Presiden mengungkapkan, seharusnya ada 126 juta sertifikat tanah yang diserahkan kepada masyarakat pada 2015. Namun kenyataannya yang baru selesai baru 46 juta sertifikat.

Belum rampungnya persoalan sertifikat ini turut mengakibatkan kerap terjadinya polemik sengketa tanah hingga konflik lahan. 

Oleh karena itu, pada 2015 Presiden meminta kepada Menteri ATR untuk menerbitkan 7 juta sertifikat tanah pada 2017. Sebab sebelumnya penerbitan sertifikat tanah hanya 500.000 per tahun. 

"Saya nggak tahu gimana caranya 5 juta harus keluar, ternyata bisa 5,3 juta keluar. Tahun depan saya minta 7 juta, tahun 2018 bisa keluar lagi. Nyatanya juga bisa kita," kata dia.

"Tahun depan saya minta tambah lagi 9 juta, tahun ini 9 juta. Saya yakin juga akan tembus 9 juta," imbuh Presiden.