Soal Banjir Jakarta, Menteri PUPR: Biarkan Gubernur Bekerja

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan terdapat 37 titik banjir di wilayah DKI pada Sabtu (27/4/2019) pagi yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan (14 titik), Jakarta Timur (21 titik) dan Jakarta Barat (2 titik).

Banjir pun sempat bertahan hingga Senin (29) pagi, sebelum akhirnya surut.

Terkait hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono enggan berbicara banyak.

Ia hanya menyerahkan persoalan ini kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelesaikannya.

"Pak Gubernur kan lagi bekerja untuk banjir," singkat Basuki di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Untuk diketahui, sudah dua tahun terakhir, program penanggulangan banjir yang dikerjakan pemerintah pusat di wilayah DKI Jakarta melalui normalisasi sungai berhenti total.

Hal itu disebabkan tidak adanya pembebasan lahan yang dilaksanakan Pemprov DKI terhadap wilayah bantaran sungai yang hendak dinormalisasi.

"Berhenti. Totally berhenti karena tidak ada pembebasan lahan," kata Basuki beberapa waktu lalu.

Kegiatan normalisasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Adapun normalisasi sungai merupakan metode penyediaan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi.

Kegiatan ini dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, aliran air yang belum terbangun dengan baik, dan penyalahgunaan untuk permukiman.

Kegiatan normalisasi dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi. Dinas Tata Air DKI, misalnya, melakukan normalisasi sungai dengan cara pengerukan untuk memperlebar dan memperdalam sungai.

Kemudian pemasangan sheet pile atau batu kali (dinding turap) untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul.

Ada 13 sungai yang melintasi Jakarta yakni Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.

Dengan berhentinya program normalisasi sungai di DKI, saat ini pemerintah pusat hanya fokus pada penyelesaian program yang sama di hulu tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Di tempat tersebut, Basuki mengatakan, tengah membangun dua dry dam yakni Bendungan Ciawi dan Cimahi.

Gagasan pembangunan keduanya telah dicetuskan sejak 2004-2005 lalu. Namun realisasinya baru dapat dilaksanakan pada Oktober 2017, setelah setahun sebelumnya kontrak pembangunannya ditandatangani.

Basuki pun berharap agar program normalisasi dapat dilanjutkan kembali.

"Saya bilang ke Pak Gubernur, kalau sudetan itu selesai, 60 persen (air) lewat situ. Di Ciliwung kurangi banyak, apalagi ditahan di Ciawi dan Cimahi, mustinya sip itu," tuntasnya.

Lebih baik

Sementara itu, Anies mengklaim, dampak banjir yang terjadi pada tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2015.

"Coba bayangkan tahun 2015 ada 230.000 orang mengungsi, kemarin 1.600 orang, kenapa terjadi? Karena volume air dari hulu tidak dikendalikan. Jadi kalau dibandingkan (2019), sangat kecil dibandingkan dengan 2015," ucap Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Anies mengatakan, volume air di hulu sungai perlu dikendalikan dengan dibangunnya waduk-waduk.

"Begitu hujan ya langsung mengalir kalau itu dibuatkan waduk-waduk maka volume air yang turun akan terkendali. Itulah jangka pendek yang harus segera dituntaskan," lanjutnya.

Pada tahun ini, Anies juga menilai jika banjir lebih cepat surut. Dengan begitu, warga bisa segera kembali ke rumahnya masing-masing.